Jakarta – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yang dipimpin langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Kegiatan bertema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” ini bertujuan memperkuat pemerataan akses keuangan bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air.
Mahyeldi menekankan pentingnya perluasan akses keuangan untuk mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat melalui layanan yang aman, terjangkau, dan sesuai kebutuhan.
“Perluasan akses keuangan dapat membuka peluang bagi pelaku UMKM, petani, nelayan, dan kelompok masyarakat lainnya untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan kesejahteraan,” ujar Mahyeldi.
Ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga keuangan sangat krusial agar jangkauan program ini berjalan secara merata dan berkelanjutan.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Friderica Widyasari Dewi, melaporkan bahwa agenda ini merupakan wujud nyata dukungan terhadap Asta Cita terkait pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Friderica mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah telah berhasil membentuk 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yang tersebar di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.
OJK mencatat tingkat literasi keuangan pada tahun 2026 mencapai 69 persen, sementara tingkat inklusi keuangan telah menyentuh angka 93 persen.
Capaian inklusi tersebut secara resmi telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang baru diproyeksikan tercapai pada tahun 2029.
Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan pembentukan kelembagaan TPAKD di seluruh wilayah Indonesia yang rampung pada akhir tahun 2024.
“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” tegas Presiden dalam sambutannya.
Presiden turut menyampaikan terima kasih kepada OJK, Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan pihak terkait yang telah memfasilitasi akses keuangan bagi kelompok masyarakat seperti petani, nelayan, pedagang, hingga santri.
Rakornas ini dihadiri oleh sejumlah pimpinan lembaga negara, anggota DPR dan DPD RI, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, serta para kepala daerah dari berbagai penjuru tanah air.
