Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memfokuskan dua tahun masa jabatannya pada percepatan pembangunan sektor pertanian melalui penguatan produksi dalam negeri dan perbaikan tata kelola pangan.
Pemerintah secara agresif memangkas target swasembada pangan dari empat tahun menjadi hanya satu tahun untuk menghadapi tantangan ketahanan pangan nasional.
Pemerintahan ini merespons tekanan perubahan iklim yang sempat memicu lonjakan impor beras hingga mencapai 7 juta ton dalam periode 2023 hingga 2024.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi mendeklarasikan pencapaian swasembada pangan pada 7 Januari 2026 di Karawang, Jawa Barat.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari kolaborasi lintas sektor yang melibatkan petani, TNI, Polri, hingga pemerintah daerah.
“Capaian pangan tidak lahir dari satu kebijakan atau satu institusi,” ujar Mentan Amran.
Ia menegaskan bahwa seluruh ekosistem pangan harus bergerak dalam satu arah untuk meningkatkan produksi dan melindungi petani.
Pemerintah mempercepat agenda pembangunan sektor pertanian dengan menerbitkan 16 Instruksi Presiden dan Peraturan Presiden selama dua tahun terakhir.
Langkah strategis tersebut mencakup perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi, rehabilitasi irigasi, serta penerapan teknologi pertanian modern.
Koordinasi lintas instansi dilakukan untuk memastikan petani mendapatkan akses mudah terhadap benih, air, dan kepastian harga beli hasil panen.
Mentan Amran menekankan bahwa dampak nyata dari kebijakan pemerintah menjadi tolok ukur utama keberhasilan di lapangan.
“Yang paling penting dari sebuah kebijakan adalah pelaksanaannya,” tegas Mentan Amran.
Ia menambahkan bahwa petani harus merasakan manfaat langsung berupa kemudahan sarana produksi hingga jaminan harga panen yang layak.
