Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis menyerahkan proposal untuk percepatan pemulihan pasca bencana kepada Anggota Komisi V DPR-RI, Ridwan Bae. -(Ist) JAKARTA – Dalam rangka percepatan pemulihan pasca bencana, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis beberapa hari lalu temui Komisi V DPR-RI. Kedatangan bupati itu disambut baik anggota komisi, Ridwan Bae.
Melalui Ridwan Bae, JKA penyerahan proposal terkait pembangunan infrastruktur prioritas yang mencakup jalan, jembatan serta saluran irigasi, sekaligus usulan penyediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana dengan total kebutuhan anggaran yang diajukan Rp204 miliar.
Dalam suasana diskusi yang hangat dan konstruktif, bupati menegaskan langkah jemput bola tersebut merupakan bagian dari upaya serius pemerintah daerah untuk percepatan proses pemulihan dan, ini menandakan bahwa proses pemulihan tidak berjalan lambat akibat keterbatasan fiskal daerah.
“Kami tidak ingin masyarakat terlalu lama hidup dalam ketidakpastian. Infrastruktur yang rusak harus segera dibangun kembali dan yang paling penting, masyarakat harus segera mendapatkan hunian tetap yang layak dan aman,” tegas JKA.
Ia menambahkan, kebutuhan pembangunan yang diajukan bukan sekadar angka, melainkan representasi dari harapan ribuan masyarakat yang terdampak langsung oleh bencana.
“Anggaran Rp204 miliar ini adalah kebutuhan riil di lapangan. Ini menyangkut akses jalan masyarakat, konektivitas antarwilayah, produktivitas pertanian melalui irigasi, hingga kepastian tempat tinggal bagi korban. Kami berharap dukungan penuh dari Komisi V DPR RI agar usulan ini bisa segera direalisasikan,” lanjutnya.
Bupati JKA juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada pemulihan, tetapi juga sebagai fondasi untuk meningkatkan daya saing daerah ke depan.
“Kami ingin bangkit lebih kuat. Infrastruktur yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka akses wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, termasuk DPR RI, menjadi kunci utama dalam mempercepat pembangunan, terutama di daerah yang tengah menghadapi tantangan pascabencana.
Langkah aktif Bupati JKA ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tidak tinggal diam, melainkan terus bergerak cepat, menjemput peluang, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat hingga ke tingkat pusat. (drm)
