Padang – Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Sumatera Barat mempercepat penyusunan program kerja prioritas dan kebutuhan anggaran untuk 2026 dan 2027. Langkah ini dibahas dalam rapat kerja yang digelar di Ruang Pertemuan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi Sumbar, Jumat (8/5/2026).
Rapat dipimpin Ketua Harian LPTQ Sumbar, Prof. Dr. Ikhwan Matondang, dan dihadiri jajaran pengurus serta perwakilan tiap bidang di lingkungan LPTQ Sumbar.
Sekretaris Umum LPTQ Sumbar, Afrizal, mengatakan rapat kerja tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi perdana pada akhir Februari lalu yang telah membahas rancangan program kerja sekaligus kebutuhan anggaran organisasi untuk tahun anggaran 2026 dan 2027.
“Rapat ini menjadi langkah lanjutan untuk merumuskan program prioritas beserta rincian kebutuhan anggarannya, sehingga pelaksanaan kegiatan LPTQ ke depan dapat berjalan lebih terarah dan terukur,” ujar Afrizal.
Ikhwan Matondang menjelaskan, meski penyusunan program kerja masih berlangsung, sejumlah kegiatan strategis sudah dijalankan karena ada kebutuhan organisasi yang mendesak dan tak bisa ditunda.
“Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut adalah seleksi kafilah Sumbar untuk menghadapi MTQ Nasional Tahun 2026 yang digelar pada akhir April lalu,” katanya.
Ia menambahkan, dokumen program kerja dan rincian kebutuhan anggaran harus segera dirampungkan karena proses penganggaran pemerintah daerah terus berjalan, termasuk untuk penyusunan anggaran perubahan 2026.
Ia menyebut, pada perubahan anggaran tahun 2026 LPTQ Sumbar diperkirakan memperoleh dukungan hibah dari Pemerintah Provinsi Sumbar sebesar Rp300 juta. Sementara pada 2027, dukungan itu diproyeksikan naik menjadi Rp1 miliar.
“Dalam penyusunan anggaran ini kita mesti realistis dan terukur berdasarkan skala prioritas kebutuhan, mengingat rencana dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah dan sponsor juga terbatas,” kata Ikhwan.
Ia juga meminta seluruh bidang menyampaikan usulan program paling lambat Minggu (10/5), baik berupa program unggulan maupun rincian kebutuhan anggaran untuk mendukung pelaksanaannya.
“Usulan tersebut tidak hanya untuk program tahun 2026, tetapi juga tahun 2027. InsyaAllah Selasa depan usulan itu akan kita tuangkan dalam bentuk permohonan dukungan anggaran LPTQ yang nantinya akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan pihak sponsor,” ujarnya.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumbar, Edi Dharma, dalam rapat itu menegaskan perlunya percepatan penyusunan kebutuhan anggaran agar segera diajukan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumbar melalui Biro Kesra.
Menurut dia, waktu pengusulan anggaran perubahan 2026 sudah semakin sempit sehingga seluruh kebutuhan harus segera difinalisasi.
Terkait kebutuhan kendaraan operasional, Edi menyarankan LPTQ memakai skema sewa temporer, seperti memanfaatkan transportasi umum atau menyewa kendaraan harian sesuai kebutuhan. Skema itu, kata dia, lebih efisien dibandingkan pengadaan baru atau menggunakan kendaraan dinas pemerintah.
“Skema sewa itu banyak untungnya. Selain tidak perlu mengeluarkan biaya perawatan, dalam operasionalnya juga bisa menggunakan BBM bersubsidi. Sementara kendaraan plat merah tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi sehingga biaya operasional menjadi lebih tinggi,” ujarnya.
Untuk pelaksanaan Training Center (TC), Edi juga menyarankan agar LPTQ memanfaatkan fasilitas milik pemerintah, baik milik Pemprov Sumbar maupun Kanwil Kementerian Agama, supaya kegiatan lebih efektif dan efisien dari sisi pembiayaan.
“Kita di Pemprov memiliki sarana prasarana yang cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan TC. Saya yakin hal yang sama juga ada di Kanwil Kemenag. Sebaiknya itu yang kita optimalkan mengingat ketersediaan anggaran kita terbatas,” katanya.
