Dharmasraya – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mulai mengaspal Jalan Poros Nagari Koto Gadang, Kecamatan Koto Besar, untuk mengakhiri penantian warga yang telah berlangsung selama 15 tahun.
Pekerjaan jalan sepanjang 6 kilometer itu dilakukan melalui kerja sama pemerintah daerah dengan enam perusahaan swasta lewat skema Corporate Social Responsibility (CSR).
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Dharmasraya, Yefrinaldi, meresmikan dimulainya pengerjaan secara simbolis pada Senin (6/7/2026).
Jalan tersebut menjadi akses utama bagi mobilitas ekonomi dan distribusi hasil pertanian masyarakat setempat. Sebelumnya, ruas yang pertama kali diaspal pada 1996 itu mengalami kerusakan berat setelah minim perbaikan dalam 1,5 dekade terakhir.
Wali Nagari Koto Gadang, Mesra Weni, menyampaikan apresiasi terhadap Bupati Annisa Suci Ramadhani yang dinilai gigih mendorong keterlibatan swasta dalam pembangunan daerah.
“Kegigihan Ibu Bupati memperjuangkan hal ini kepada perusahaan turut memperkuat semangat kami,” ujar Mesra Weni.
Ia menambahkan, bupati kerap menegaskan bahwa perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut harus memberi kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Yefrinaldi mengatakan, proyek ini menjadi salah satu dari lima titik perbaikan jalan di Dharmasraya yang memakai skema pendanaan inovatif.
Menurut dia, langkah tersebut diambil pemerintah daerah untuk menjawab keterbatasan fiskal dengan membangun kemitraan bersama sektor swasta.
“Infrastruktur yang baik tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga mendukung kelancaran operasional perusahaan,” tutur Yefrinaldi.
Dinas PUPR turut mengawasi pengerjaan di lapangan secara teknis untuk memastikan transparansi dan kualitas proyek.
Humas PT Incasi Raya, Monofri, membenarkan keterlibatan enam entitas bisnis dalam pekerjaan tersebut.
Enam pihak itu ialah PT Incasi Raya Grup Unit Pangian, PT Bina Pratama Sakato Jaya, PT SMP, PT TKA, PT KSI, dan KUD Sinamar Sakato Jaya.
“Tahap pertama diselesaikan terlebih dahulu, sisanya dikerjakan bertahap sesuai kemampuan keuangan perusahaan,” jelas Monofri.
Pemerintah berharap kolaborasi ini dapat menjadi contoh pembangunan berkelanjutan yang mendorong dunia usaha ikut bertanggung jawab terhadap lingkungan operasionalnya.
