Padang – Pemerintah Kota Padang mulai mempercepat penanganan pascabencana setelah menerima tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp371,85 miliar dari pemerintah pusat. Dana itu akan digunakan untuk rehabilitasi, rekonstruksi, dan penguatan mitigasi bencana di Kota Padang.
Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan hal itu saat menerima Tim Monitoring Kementerian Dalam Negeri di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (20/7/2026). Ia memastikan seluruh tahapan pengadaan proyek kini sudah berjalan.
“Hari ini tender-tendernya sudah dimulai. Alhamdulillah tim monitoring dari Kementerian juga hadir memberikan saran, masukan, sekaligus mengawal tahapan yang harus kita sinergikan agar seluruh program berjalan sesuai target,” ujar Fadly Amran.
Tim Monitoring Kemendagri dipimpin Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga bersama Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Horas Maurits Panjaitan. Mereka didampingi Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Sekda Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Perkim Tri Hadiyanto, Kalaksa BPBD Hendri Zulviton, serta Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri.
Sebelum rapat bersama pemerintah kota, tim lebih dulu meninjau pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di Kawasan Bumi Perkemahan Pramuka, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Dalam kunjungan itu, tim Kemendagri mengapresiasi percepatan pembangunan yang dilakukan Pemko Padang setelah bencana hidrometeorologi.
Fadly menegaskan, pembangunan Huntap menjadi perhatian penting, bukan hanya untuk warga yang terdampak langsung, tetapi juga bagi masyarakat yang nantinya harus direlokasi akibat pembangunan infrastruktur oleh balai-balai Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kami berharap dukungan pemerintah pusat juga dapat menyentuh kebutuhan kawasan relokasi beserta seluruh infrastruktur penunjangnya agar masyarakat dapat tinggal dengan nyaman,” katanya.
Selain Huntap, Fadly juga memaparkan strategi jangka panjang pengendalian banjir di Kota Padang. Pemko telah menyiapkan konsep pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan atau green infrastructure yang dipadukan dengan proyek infrastruktur berskala besar.
Salah satu proyek utama dalam master plan itu adalah pembangunan dua embung besar yang ditargetkan menjadi solusi permanen pengendalian banjir di Kota Padang.
Menurut Fadly, proyek besar tersebut tidak mungkin diselesaikan hanya dengan mengandalkan APBD Kota Padang dalam lima tahun ke depan. Karena itu, ia meminta perhatian khusus dari pemerintah pusat agar rencana strategis itu bisa segera direalisasikan.
“Di dalam master plan sudah kami susun pembangunan dua embung besar. Ini perlu dikawal bersama karena tidak memungkinkan hanya mengandalkan kemampuan daerah. Kami berharap menjadi perhatian khusus pemerintah pusat sehingga penanganan banjir di Kota Padang dapat dilakukan secara paripurna dan masyarakat semakin terlindungi dari ancaman banjir besar di masa mendatang,” tegasnya.
Dengan dimulainya tender serta pengawalan langsung dari Tim Monitoring Kemendagri, Pemko Padang optimistis program rehabilitasi, rekonstruksi, dan mitigasi bencana dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memperkuat ketahanan kota menghadapi risiko bencana di masa mendatang.
