Padang – Rencana kelanjutan pembangunan jalan tol di Sumatera Barat kembali memantik penolakan dari sejumlah tokoh masyarakat. Mereka menilai proyek itu tidak boleh dipaksakan jika berpotensi menyentuh tanah adat dan lahan ulayat yang selama ini menjadi sumber sengketa di daerah tersebut.
Tokoh masyarakat, Masful, menilai pemerintah sebaiknya menghentikan rencana itu jika memang tidak memberi manfaat yang jelas bagi warga. Ia juga meminta pemerintah mencari jalur lain bila proyek tol tetap ingin diteruskan.
“Batalkan saja, tak usah ada tol lagi, meranalah kampung kita ini, suka hatilah,” kata Masful di Padang, Sabtu (18/7).
Masful menyebut masyarakat Sumbar sudah lelah menyaksikan konflik lahan dan lambannya pengerjaan proyek infrastruktur di daerah. Menurut dia, perjalanan panjang sejumlah proyek menunjukkan pembangunan di Sumbar kerap tersendat.
“Kita sudah lelah, melihat berbagai sengketa dan cara memberlakukan pembangunan di Sumbar,” katanya.
Ia menyinggung lama penyelesaian proyek By Pass Padang yang menurutnya memakan waktu sangat panjang. Ia juga mengaitkannya dengan tol Padang-Sicincin yang dinilai belum memberi dampak sesuai harapan.
“Ingat By Pass Padang panjangnya 25 Km siapnya 25 tahun. Ingat tol Padang Sicincin, satu karton obat nyamuk jumbo kita ditinggal Riau,” ujarnya.
Masful menegaskan persoalan utama bukan berada pada masyarakat, melainkan lemahnya keberpihakan pemerintah daerah dalam memahami karakter sosial, budaya, dan kebutuhan ekonomi warga.
“Yang salah bukan rakyat, tapi pemerintah daerah benar-benar lemah. Gubernur dan para bupati, tidak belajar kebudayaan, sosiologi dan kebiasaan rakyatnya. Paling fatal, tidak memikirkan ekonomi,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Tanah Datar Eka Putra menyatakan daerahnya siap menjadi lokasi pembangunan jalan tol. Ia bahkan menegaskan agar proyek itu tidak mengganggu wilayahnya.
“Jangan ganggu kampung kami, memang yang boleh maju sebelah sana saja, Tanah Datar dan juga Solok perlu lebih maju,” kata dia.
Dalam pandangan wartawan senior sekaligus Ketua Jaringan Pemred Sumbar, Adrian Tuswandi, persoalan pembangunan di Sumbar kerap tersandera oleh cara pandang komunal yang tertutup oleh simbol adat. Ia menilai, pemahaman terhadap ilmu dan kebutuhan pembangunan sering kali berhenti di tengah jalan.
“Kadang orang yang paling tahu ilmunya justru berselimut di balik adat,” kata Adrian dalam wawancara terpisah di Jakarta, Sabtu (18/7).
Sorotan serupa juga datang dari wartawan senior Khairul Jasmi. Menurut dia, adat sebenarnya memiliki mekanisme untuk menjaga sekaligus memanfaatkan tanah ulayat, namun konsep itu jarang dijalankan secara optimal.
Ia menilai tanah ulayat kerap diperlakukan sebagai lahan yang dijaga ketat, tetapi tidak digerakkan untuk kepentingan ekonomi masyarakat. Padahal, dalam sejumlah pepatah dan petitih Minangkabau, ada ajaran yang menekankan pentingnya produktivitas lahan untuk kesejahteraan.
Dalam himpunan 1000 Pepatah-Petitih, Mamang-Bidal, Pantun-Gurindam susunan Idrus Hakimy Dt. Rajo Panghulu, disebutkan konsep ekonomi adat melalui ungkapan “dek ameh sagalo kameh, dek padi sagalo jadi”. Ada pula ajakan membuka lahan seperti “didulang ameh di sungai, ditambang ameh jo loyang, ditaruko gurun jo bancah”.
Khairul menilai persoalan di Sumbar justru terletak pada cara memandang adat yang terlalu defensif sehingga pintu pemanfaatan tanah ulayat tidak terbuka maksimal. Ia menyebut, banyak pimpinan daerah belum memahami hal itu secara utuh.
“Adat menjaga ulayat, tapi adat memberi pintu keluar dan tidak dimanfaatkan. Pemimpin saja tidak tahu soal itu,” kata dia.
Di tengah perdebatan soal tol, muncul pula pandangan bahwa infrastruktur tidak hanya berbicara soal jalan raya, tetapi juga berkaitan dengan saluran irigasi, konektivitas pertanian, dan kelancaran distribusi hasil bumi. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, hasil pertanian sulit mengalir lebih cepat ke pasar-pasar tujuan.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan ekonomi Sumatera Barat pada 2025 tumbuh 3,37 persen, turun dari 4,37 persen pada 2024. Pada triwulan II 2025, pertumbuhan ekonomi Sumbar tercatat 3,94 persen dan menjadi yang terendah di Sumatera. Kepri berada di angka 7,14 persen, Sumut 4,69 persen, dan Riau 4,59 persen.
Secara nasional, Sumbar berada di peringkat 31 dari 36 provinsi. Pada triwulan III, pertumbuhan kembali melambat menjadi 3,36 persen dan tetap paling bawah di Sumatera. Triwulan IV bahkan hanya 1,69 persen setelah terdampak bencana. Dalam jangka lebih panjang, tren pertumbuhan ekonomi Sumbar juga terus menurun dari di atas 6 persen pada awal 2010-an menjadi sekitar 3 persen saat ini.
Di sisi lain, daerah ini justru sangat bergantung pada kiriman perantau. Bank Indonesia mencatat remitansi perantau Minang melalui perbankan mencapai Rp14,2 triliun pada 2023, naik dari Rp13,4 triliun setahun sebelumnya.
Jika dihitung melalui seluruh jalur, nilainya diperkirakan lebih dari Rp20 triliun per tahun atau sekitar Rp1,7 triliun mengalir ke kampung setiap bulan. Namun, sebagian besar dana itu terserap untuk kebutuhan konsumsi keluarga, bukan untuk kegiatan usaha produktif.
Bagi sejumlah kalangan, membiarkan tanah ulayat tetap tidur justru bertentangan dengan semangat adat. Sebab, adat tidak hanya mengatur cara menjaga tanah, tetapi juga mendorong pemanfaatannya agar memberi nilai ekonomi bagi warga nagari.
Sejumlah solusi sebenarnya masih terbuka. Jika sawah dan ladang produktif terdampak trase tol, jalur bisa dialihkan, ganti rugi dapat disepakati, atau skema saham ditempuh. Khairairi Jasmi menilai pemerintah daerah perlu menyusun ulang rencana kerja pembangunan, lalu memastikan pelaksanaannya berjalan tanpa berhenti saat menemui persoalan di lapangan.
Menurut dia, tugas utama di Minangkabau adalah memaksimalkan tanah adat agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Jika itu tidak dilakukan, wacana Daerah Istimewa Minangkabau akan terus menjadi bayang-bayang dalam perdebatan pembangunan di Sumbar.
