Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memimpin Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Kamis (22/10/2026).
Pertemuan ini menjadi ajang konsolidasi pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pemerataan akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menyatakan bahwa inklusi keuangan merupakan kunci utama dalam menggerakkan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.
Kemudahan akses layanan perbankan yang aman dinilai mampu menjadi katalisator bagi pertumbuhan sektor UMKM, petani, hingga nelayan.
“Perluasan akses keuangan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha secara lebih produktif,” ujar Mahyeldi.
Mahyeldi menegaskan perlunya sinergi lintas sektor agar program tersebut mampu menyentuh kebutuhan nyata warga di daerah.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, melaporkan bahwa pemerintah telah membentuk 552 TPAKD yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Infrastruktur kelembagaan ini diproyeksikan sebagai ujung tombak dalam mendukung agenda Asta Cita guna menekan angka kemiskinan.
Data OJK mencatat tingkat literasi keuangan nasional mencapai 69 persen dengan tingkat inklusi keuangan sebesar 93 persen.
Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2029.
Presiden Prabowo memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan pembentukan jaringan TPAKD di tingkat nasional.
Presiden menilai pencapaian kelembagaan ini sebagai keberhasilan kolektif yang patut dibanggakan oleh pemerintah pusat dan daerah.
“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” tegas Presiden.
Presiden juga menyoroti pentingnya keterlibatan berbagai kelompok masyarakat dalam ekosistem keuangan formal.
Pemerintah kini memprioritaskan pengemudi transportasi daring, petani, hingga santri agar mendapatkan akses keuangan yang lebih merata.
