Lubuk Basung – Perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan memerlukan kolaborasi aktif antara keluarga, sekolah, dan seluruh elemen masyarakat.

Ketua P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Sumatera Barat, Ny Harneli Mahyeldi, membuka kampanye pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah bertempat di Hotel Sakura, Lubuk Basung, Kamis (29/10).

Kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat aksi terpadu perlindungan perempuan dan anak di wilayah tersebut.

Harneli menekankan bahwa institusi pendidikan harus bertransformasi menjadi lingkungan yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak.

“Sekolah seharusnya menjadi lingkungan yang aman dan ramah bagi anak untuk tumbuh dan berkembang,” ujar Harneli menegaskan.

Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) mencatat 760 kasus kekerasan terhadap anak dengan 851 korban di Sumatera Barat sepanjang 2025.

Sebanyak 412 korban mengalami kekerasan di ranah domestik, sementara 130 korban lainnya menjadi sasaran kekerasan di lingkungan sekolah.

Kelompok remaja usia 13 hingga 17 tahun menjadi kategori yang paling rentan dengan total 514 korban atau 60,4 persen dari keseluruhan kasus.

Harneli turut menyoroti ancaman kekerasan berbasis gender di ruang digital serta penyebaran konten negatif yang kini mengintai anak-anak.

Guru Bimbingan dan Konseling (BK) diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam membangun budaya sekolah yang bebas dari kekerasan.

Ketua TP PKK Kabupaten Agam, Ny Merry Benni Warlis, menambahkan bahwa guru harus lebih peka terhadap kondisi psikologis dan keseharian siswa.

Merry menilai guru perlu membangun kedekatan emosional agar siswa merasa nyaman saat menceritakan persoalan hidup mereka.

“Ia berharap Guru BK mampu menciptakan suasana komunikasi yang nyaman, sehingga anak berani menyampaikan perasaan, menceritakan persoalan yang dihadapi, serta meminta bantuan ketika mengalami kesulitan,” ungkap Merry.

Komunikasi terbuka tersebut krusial untuk mendeteksi dini gejala depresi, tekanan mental, maupun konflik keluarga yang dialami siswa.

Merry juga menyoroti pentingnya penanganan edukatif terhadap berbagai isu sosial, termasuk isu LGBT yang berkembang di kalangan remaja.

Koordinasi lintas sektor antara P2TP2A, Dinas Pendidikan, dan pihak sekolah harus terus diperkuat untuk menjamin perlindungan anak yang berkelanjutan.

Para guru diharapkan mampu menyerap materi sosialisasi dan mengimplementasikannya secara nyata di sekolah masing-masing.

Kampanye ini ditargetkan mampu mendorong perubahan sikap serta penguatan sistem pendampingan bagi siswa di seluruh Sumatera Barat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *