Padang – Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus berjalan ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, sekaligus mendukung penurunan angka stunting di daerah itu.
Hal itu disampaikan Fadly saat menerima kunjungan kerja Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Selasa (12/5/2026). Pertemuan tersebut membahas pengawasan pelaksanaan MBG yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta bayi di bawah lima tahun atau kelompok 3B.
Fadly menilai program MBG bukan hanya soal pemenuhan gizi anak, tetapi juga membuka dampak ekonomi bagi masyarakat. Karena itu, ia meminta kesiapan Pasar Tradisional, koperasi, dan Kelompok Wanita Tani (KWT) agar terlibat dalam rantai pasok program tersebut.
“Kita akan mendorong kesiapan Pasar Tradisional, Koperasi, dan Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam menyambut kebutuhan rantai pasok program MBG, terutama terkait sertifikasi produk pangan seperti daging ayam, sapi, dan sayur,” ujar Fadly.
Ia juga meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Padang menyesuaikan diri dengan standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN). Menurut Fadly, MBG harus menjadi bagian dari upaya konkret menekan stunting yang masih tergolong tinggi di Kota Padang.
“Jangan sampai orang tua berpikir karena sudah ada MBG, maka kebutuhan gizinya selesai. Saya minta kepada dinas terkait untuk melakukan intervensi konkret terkait hal ini, supaya program MBG tepat sasaran,” katanya.
Sementara itu, Jasra Putra mengatakan kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk memastikan standar operasional prosedur (SOP) distribusi 3B benar-benar dijalankan, khususnya terkait keamanan pangan dan ketepatan sasaran.
Ia menekankan perlunya sertifikasi kelayakan higiene di seluruh unit SPPG. “Kami menekankan pentingnya sertifikasi kelayakan higiene pada seluruh unit SPPG serta pengawasan ketat terhadap seluruh proses, mulai dari kondisi dapur, pengelolaan limbah, pemilahan bahan baku, kesehatan tenaga pengolah, hingga proses pengemasan dan distribusi makanan agar sesuai standar keamanan pangan,” ujarnya.
