Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Hunian Tetap (Huntap) dan Sekolah Rakyat di Kota Padang.
Dukungan ini ditegaskan langsung oleh Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, saat menerima kunjungan Wali Kota Padang, Fadly Amran, di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Nusron Wahid mengatakan, percepatan administrasi pertanahan ini merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto.
“Kami akan memastikan semua proses administrasi pertanahan berjalan cepat dan transparan,” tegas Nusron.
Fadly Amran menjelaskan, Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan lahan Huntap bagi korban bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025.
Lahan Huntap tersebut tersebar di tiga lokasi, yaitu Kelurahan Balai Gadang (2,9 hektare + tambahan 2,2 hektare), Kelurahan Simpang Haru (5.000 meter persegi), dan Kelurahan Lambung Bukit (4,6 hektare).
Selain Huntap, Fadly juga meminta dukungan untuk pengadaan tanah pembangunan Sekolah Rakyat seluas 8,1 hektare, yang terdiri dari tanah Pemkot Padang (4 hektare) dan pengadaan tanah tambahan (4,1 hektare).
“Kami berharap dukungan Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat kepastian hukum lahan ini, karena ada yang belum bersertifikat dan turun waris,” ujar Fadly.
Dalam pertemuan tersebut, Fadly Amran juga memohon dukungan terkait sertifikasi tanah Pusat Pemerintahan Kota Padang (40 hektare), pengelolaan Lahan Sawah Dilindungi, serta perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) pascabencana.
