Payakumbuh – Pemerintah Kota Payakumbuh mendorong optimalisasi penggunaan bahan pangan lokal dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil untuk memastikan kualitas nutrisi sekaligus menggerakkan ekonomi UMKM di daerah tersebut.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Payakumbuh, Yasrizal, menegaskan bahwa penggunaan bahan pangan lokal menjadi prioritas dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Ruang Pertemuan Ampangan, Kamis (10/04/2026).
Menurut Yasrizal, pemanfaatan potensi lokal tidak hanya menjamin kesegaran bahan makanan, tetapi juga memperkuat ekosistem ekonomi masyarakat setempat.
Dalam forum tersebut, Pemko Payakumbuh juga menyoroti pentingnya percepatan pemenuhan standar operasional bagi Satuan Pelayanan Gizi (SPPG). Seluruh unit penyedia diminta segera melengkapi dokumen legalitas, terutama Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Langkah administratif ini krusial untuk menjamin keamanan dan mutu konsumsi bagi para penerima manfaat, yang mencakup peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.
Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dalam menjamin distribusi bahan pangan lokal yang berkualitas. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Edvidel Arda, memastikan pihaknya akan terus mendukung keberlanjutan program ini melalui koordinasi yang intensif.
Hingga saat ini, program MBG di Payakumbuh telah menjangkau sekitar 58.000 jiwa atau 93,5 persen dari target 62.000 penerima manfaat. Capaian tersebut didukung oleh 23 SPPG yang telah beroperasi dari total 32 unit yang terdaftar.
Pemko Payakumbuh optimistis target cakupan penuh akan segera tercapai seiring dengan percepatan operasional SPPG yang saat ini masih dalam tahap persiapan.Payakumbuh – Pemerintah Kota Payakumbuh mendorong optimalisasi ekonomi lokal melalui pemanfaatan bahan pangan daerah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi lintas sektor yang digelar di Ruang Pertemuan Ampangan, Kamis (10/04/2026).
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Yasrizal, menegaskan bahwa penggunaan bahan pangan lokal tidak hanya menjamin kualitas dan kesegaran makanan bagi penerima manfaat, tetapi juga menjadi stimulus bagi pertumbuhan UMKM di Payakumbuh.
Dalam rapat tersebut, Pemko Payakumbuh menargetkan percepatan operasional Satuan Pelayanan Gizi (SPPG). Saat ini, sebanyak 23 dari 32 SPPG telah beroperasi dan melayani sekitar 58.000 jiwa, atau mencapai 93,5 persen dari total target 62.000 penerima manfaat.
Untuk memastikan standar mutu tetap terjaga, Pemko mendesak seluruh SPPG segera melengkapi persyaratan administrasi, terutama Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kelengkapan dokumen ini menjadi syarat mutlak bagi SPPG dalam melayani peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.
Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh menyatakan kesiapannya untuk menjamin distribusi bahan pangan lokal yang berkualitas guna mendukung keberlanjutan program ini. Sinergi antar dinas terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Koperasi UMKM, terus diperkuat untuk memastikan efektivitas di lapangan.
Seluruh hasil koordinasi ini nantinya akan dilaporkan secara berkala kepada Kementerian Dalam Negeri dan Badan Gizi Nasional. Langkah ini diambil sebagai bentuk transparansi dan akunt
