Padang – Bawaslu Kota Padang memperkuat pengelolaan kehumasan, peliputan, dokumentasi, dan layanan informasi publik sebagai bagian dari persiapan menuju Pemilu 2029. Upaya itu dibahas dalam rapat internal yang digelar di Kantor Bawaslu Kota Padang, Kamis (16/4/2026), sekaligus untuk mendukung penguatan kelembagaan.
Anggota Bawaslu Sumatera Barat, Muhamad Khadafi, menegaskan humas harus berada di garis depan dalam menyampaikan seluruh agenda dan capaian lembaga kepada masyarakat.
“Humas harus menjadi garda terdepan dalam menyampaikan seluruh agenda dan hal-hal baik yang dilakukan,” ujar Khadafi.
Ia menekankan, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dari kerja kehumasan, termasuk dalam menyampaikan keberhasilan pencegahan pelanggaran yang selama ini kerap tidak terlihat publik. Menurut dia, evaluasi kinerja kehumasan dilakukan secara berkala setiap tiga bulan.
“Pemilu tidak hanya saat tahapan berlangsung. Persiapan sebelum tahapan justru paling berat dan menentukan kualitas Pemilu 2029,” katanya.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kota Padang, Firdaus Yusri, menyebut kunjungan Bawaslu Provinsi bertujuan memantau progres kerja serta memastikan program tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan anggaran.
“Kelembagaan harus tetap berjalan, pengawasan berlanjut, dan kehadiran Bawaslu dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Firdaus menambahkan, setiap kegiatan perlu didokumentasikan dan dipublikasikan sebagai wujud keterbukaan informasi kepada publik.
Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi, Akhiro Murio, mengatakan penguatan kelembagaan sejalan dengan penerapan reformasi birokrasi. Langkah itu, kata dia, diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui perubahan pola pikir dan budaya kerja.
“Tujuannya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dimulai dari perubahan pola pikir dan budaya kerja,” katanya.
Ia menjelaskan, Bawaslu juga telah menyusun buku panduan teknis serta mengembangkan hasil diskusi melalui program BIS atau Bincang Seputar Pemilu sejak 2025 sebagai referensi kerja.
Akhiro menegaskan seluruh divisi harus memahami tugas masing-masing, termasuk dalam menerima laporan, karena tanggung jawab pengawasan bersifat menyeluruh.
