Bukittinggi – Pemko Payakumbuh kembali menorehkan prestasi di tingkat Sumatera Barat setelah Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) meraih penghargaan atas capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) 2025. Penghargaan itu diserahkan dalam Rapat Koordinasi UKPBJ kabupaten/kota se-Sumatera Barat di Aula Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Rabu (22/4/2026).
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, mengatakan penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Payakumbuh terus mengarah pada sistem yang lebih transparan, profesional, dan akuntabel.
“Capaian ini menjadi bukti bahwa pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Payakumbuh terus bergerak ke arah yang lebih transparan, profesional, dan akuntabel sebagaimana yang selalu ditekankan Wali Kota, Zulmaeta selama ini,” kata Rida usai menerima penghargaan.
Penghargaan diserahkan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa LKPP, Suharti, kepada UKPBJ Kota Payakumbuh atas kinerja pengelolaan pengadaan di daerah.
Rida menjelaskan, capaian tersebut tidak lepas dari komitmen Wali Kota Zulmaeta, Wakil Wali Kota Elzadaswarman, dan seluruh jajaran Pemko Payakumbuh dalam memperkuat sistem pengadaan berbasis digital. Menurut dia, pemerintah daerah juga terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia serta mendorong kematangan kelembagaan UKPBJ.
Ia menegaskan, Pemko Payakumbuh akan terus membenahi tata kelola pengadaan agar mampu bersaing di tingkat nasional.
“Ke depan, kita tidak hanya mempertahankan capaian ini, tetapi juga menargetkan posisi terbaik melalui penguatan sistem, peningkatan kapasitas SDM, dan optimalisasi fungsi UKPBJ,” ujarnya.
ITKP merupakan instrumen yang digunakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengukur kualitas tata kelola pengadaan secara nasional. Penilaiannya mencakup tiga aspek, yakni pemanfaatan sistem pengadaan, kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ, serta tingkat kematangan unit kerja pengadaan.
Dalam penilaian 2025, Kota Payakumbuh berada di posisi kedua di Sumatera Barat dengan skor 91,74. Capaian itu berada di bawah Kota Padang Panjang yang meraih skor 95,90.
ITKP juga menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian reformasi birokrasi sesuai Surat Edaran LKPP Nomor 4 Tahun 2021.
“Penghargaan ini bukan sekadar capaian, tetapi menjadi pengingat bagi kami untuk terus menjaga integritas, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan setiap proses pengadaan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
