Bukittinggi – Wali Kota Padang Fadly Amran menekankan bahwa kemajuan organisasi dan pelayanan publik bertumpu pada keberanian untuk berubah, bukan bertahan pada pola lama.
Pesan itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) angkatan I dan II di Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintah Dalam Negeri I, Bukittinggi, Kamis (23/4/2026). Kegiatan tersebut diikuti 82 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumbar serta pemerintah daerah dari Sumatera Barat, Riau, dan Sumatera Utara.
Fadly menilai, organisasi akan sulit berkembang jika cara kerja tidak menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.
Ia menyebut setiap pemimpin dituntut aktif mendorong perubahan agar institusi yang dipimpinnya tidak tertinggal.
“Kalau kita berbicara tentang kemajuan, salah satu hal yang tidak bisa dihindari adalah perubahan. Tidak mungkin kita bisa maju jika cara kerja kita dari waktu ke waktu tidak berubah,” ujarnya.
Namun, menurut Fadly, perubahan tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Ia menegaskan, langkah awal yang wajib dilakukan pemimpin adalah memahami akar persoalan secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan.
Ia juga mengingatkan pentingnya kebiasaan belajar, mendengar, dan menggali informasi sebelum memberikan jawaban kepada masyarakat.
Bagi dia, setiap persoalan yang datang ke meja pimpinan harus dipahami sebagai kebutuhan warga untuk mendapatkan solusi, bukan sekadar tumpukan laporan administratif.
“Seorang pemimpin itu harus paham akar masalah. Untuk itu, kita harus mau belajar, banyak mendengar, dan menggali informasi. Ketika sebuah masalah sampai ke meja kita, itu artinya orang sedang mencari solusi. Jangan sampai masyarakat pulang tanpa kejelasan,” tegas Fadly Amran.
Selain menyoroti kepemimpinan, Fadly juga menekankan dua hal penting dalam reformasi birokrasi, yakni digitalisasi dan perubahan pola pikir.
Ia menilai pemanfaatan teknologi dapat memperkuat sistem meritokrasi sekaligus menutup ruang bagi praktik yang tidak sehat dalam pengambilan keputusan.
Menurutnya, birokrasi yang kuat hanya dapat terbangun jika didukung sistem yang transparan dan aparatur berintegritas. Dengan begitu, kebijakan tidak mudah dipengaruhi kepentingan pribadi pihak tertentu.
“Saya berharap Bapak dan Ibu semua, sebagai calon pemimpin kedepan, memiliki integritas yang tinggi. Dengan sistem yang kuat dan digitalisasi, siapapun pemimpinnya tidak bisa semena-mena dalam mengambil kebijakan,” katanya.
Di akhir penyampaiannya, Fadly mengajak peserta PKA untuk memulai perubahan dari diri sendiri dan lingkungan kerja, tanpa menunggu instruksi pimpinan.
Ia juga mendorong aparatur terus meningkatkan kapasitas melalui berbagai pelatihan yang tersedia, baik melalui BKPSDM maupun kementerian terkait.
“Saya berharap seluruh aparatur dapat mengikuti pelatihan-pelatihan yang telah ditetapkan, baik melalui BKPSDM maupun kementerian. Sehingga aparatur kita benar-benar teruji, memiliki kapasitas, dan memiliki semangat untuk terus belajar dan melayani yang baik,” pungkasnya.
