Padang – Universitas Negeri Padang (UNP) menggelar Rapat Kerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) Tahun Anggaran 2027 di Auditorium UNP, Jumat (8/5). Forum ini dibuka Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Prof. Dr. Med. Setiawan, dr.
Rapat kerja tersebut dihadiri Ketua Majelis Wali Amanat (MWA), Ketua Senat Universitas, para dekan dan direktur, senior eksekutif, dosen, serta tenaga kependidikan di lingkungan UNP.
Rektor UNP Ir. Krismadinata, Ph.D., dalam sambutannya menegaskan tiga fokus utama kampus. Pertama, menyusun program kerja 2027 yang terarah dan memberi dampak. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dosen, dengan target 1.000 dosen bergelar doktor pada 2029 melalui beasiswa studi lanjut. Ketiga, menambah jumlah lulusan yang tepat waktu dan langsung terserap dunia kerja.
“Kami harap tips dan trik dari Pak Sesdirjen bagaimana cara untuk menggapai itu semua,” kata Krismadinata.
Setiawan kemudian memaparkan materi berjudul Arah Kebijakan dan Strategi Diktisaintek Berdampak. Materi itu merupakan inti dari Renstra Kemdiktisaintek 2025-2029 yang disusun sejalan dengan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Ia menekankan pentingnya keselarasan antara rencana strategis kementerian dengan langkah konkret di tiap perguruan tinggi, termasuk UNP yang kini berstatus PTNBH.
Setiawan menjelaskan ada 11 indikator kinerja utama perguruan tinggi yang menjadi ukuran, mulai dari persentase lulusan yang bekerja atau melanjutkan studi dalam satu tahun setelah lulus, jumlah dosen yang mendapat pengakuan internasional, hingga persentase publikasi bereputasi internasional di Scopus/WoS dan rasio luaran hasil kerja sama dengan industri serta startup.
Di hadapan peserta rapat, Setiawan juga mengungkap enam tantangan utama pendidikan tinggi nasional. Tantangan itu meliputi otonomi perguruan tinggi yang masih terbatas, riset yang belum berdampak nyata, hubungan kampus dan industri yang belum optimal, skema pendanaan APBN yang kaku dan tidak multi-tahun, kesenjangan mutu antardaerah, serta dukungan yang masih lemah terhadap penelitian fundamental jangka panjang.
Ia turut menyoroti posisi Indonesia dalam indeks Tertiary Inbound Mobility UNESCO 2023, yang mengukur daya tarik perguruan tinggi bagi mahasiswa asing. Indonesia hanya mencatat 0,1 persen dan menempati peringkat 114 dunia, tertinggal dari Vietnam yang berada di angka 0,3 persen dan Malaysia sebesar 9,6 persen. Menanggapi kondisi itu, kementerian menyiapkan pembentukan Pusat Pengelolaan Mahasiswa Asing serta memperkuat jalur kerja sama internasional.
Salah satu program prioritas yang disampaikan adalah Hilirisasi Riset: Technopreneurs. Program yang berjalan hingga 2029 itu menargetkan lahirnya 4.512 perusahaan rintisan, penyerapan sekitar 1,75 juta tenaga kerja, serta kontribusi Rp192,8 triliun terhadap PDB nasional. Program tersebut akan dimulai melalui percontohan di delapan daerah sebelum diterapkan secara nasional.
Setiawan berharap seluruh kebijakan yang dipaparkan dapat segera ditindaklanjuti UNP sebagai bagian dari kontribusi nyata perguruan tinggi dalam pembangunan nasional.
