Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan dukungan penuh terhadap percepatan eliminasi Tuberkulosis (TBC) dengan memperkuat kolaborasi hingga tingkat nagari dan desa. Pemprov Sumbar juga menyatakan siap bergerak bersama pemerintah pusat dalam penanganan isu kesehatan, termasuk upaya deteksi dini di tengah masyarakat.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan penanganan TBC tidak bisa hanya dibebankan kepada satu sektor. Ia menilai keterlibatan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat menjadi kunci agar pengobatan bisa dilakukan lebih cepat.
“Kami beserta seluruh jajaran, mulai dari provinsi, kabupaten/kota hingga nagari dan desa, siap bersinergi dengan pemerintah pusat dalam penanganan berbagai isu kesehatan,” kata Mahyeldi.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Eliminasi TBC Provinsi Sumbar yang dihadiri Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Octavianus di Auditorium Gubernuran, Selasa (12/5/2026).
Mahyeldi menyebut percepatan penanganan TBC perlu melibatkan camat, lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga kader kesehatan. Menurut dia, semua pihak harus mendorong masyarakat agar memeriksakan kesehatan sejak dini.
“Jangan sampai masyarakat datang ke rumah sakit ketika kondisi sudah parah. Itu yang perlu kita edukasi bersama,” ujarnya.
Ia juga menyatakan dukungan terhadap Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digagas Kementerian Kesehatan RI. Program itu, menurut Mahyeldi, penting untuk memperkuat deteksi dini berbagai persoalan kesehatan di masyarakat.
Di sisi lain, Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Octavianus menegaskan Presiden RI Prabowo Subianto memberi perhatian besar pada pemberantasan TBC di Indonesia.
“Dalam satu tahun ada 126 ribu orang meninggal karena TBC. Padahal TBC bisa diobati dan tidak harus berujung kematian. Presiden minta ini kedepan bisa kita tekan,” kata Benjamin.
Ia menyebut percepatan eliminasi TBC menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat. Kementerian Kesehatan, kata Benjamin, terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk memperkuat fasilitas kesehatan di daerah.
“Ini provinsi ke-24 yang kami datangi. Kami ingin memastikan pemerintah pusat dan daerah bergerak bersama untuk mengatasi hal ini,” ujarnya.
Benjamin menekankan penanganan TBC tidak mungkin dilakukan oleh sektor kesehatan saja. Ia menilai dukungan lintas sektor hingga pemerintahan paling bawah sangat dibutuhkan. Pemerintah pusat, katanya, juga tengah menyiapkan program renovasi 8.000 rumah bagi masyarakat, termasuk pasien TBC yang membutuhkan.
Selain itu, Kementerian Kesehatan mengusulkan pasien TBC dari keluarga kurang mampu dapat menerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk membantu pemenuhan gizi selama menjalani pengobatan.
Dalam paparannya, Benjamin menyebut estimasi kasus TBC di Sumbar mencapai sekitar 25 ribu. Namun, baru sekitar 15 ribu kasus yang berhasil ditemukan dan diobati.
“Artinya masih ada sekitar 10 ribu orang di Sumatera Barat yang belum mendapat penanganan intensif, inilah tantangan kita kedepan,” katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar, dr. Aklima, menyampaikan data serupa. Ia mengatakan estimasi kasus TBC di Sumbar pada 2024 mencapai 25.037 kasus, sementara baru sekitar 62 persen yang berhasil ditemukan dan diobati.
Menurut Aklima, percepatan penanganan akan terbantu jika pelaksanaan CKG dioptimalkan. Melalui layanan itu, kata dia, persoalan kesehatan masyarakat bisa diketahui lebih awal meski orang yang bersangkutan belum menyadari sedang sakit.
“Masih banyak kasus yang belum ditemukan. Penguatan implementasi Cek Kesehatan Gratis, kami yakini bisa menjadi solusi,” jelasnya.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Anggota DPR RI Komisi IX Suir Syam, Sesditjen P2P Kementerian Kesehatan dr. Yudhi Pramono, Direktur Penyakit Menular Kementerian Kesehatan dr. Imran Pambudi, para kepala daerah, direktur rumah sakit, organisasi profesi, serta mitra program kesehatan se-Sumatera Barat.
