Agam – Pemerintah Kabupaten Agam bersama BKKBN Sumatera Barat memperkuat layanan Keluarga Berencana (KB) di wilayah terdampak bencana melalui pelayanan dan workshop bidan yang dimulai di Puskesmas Matur pada Rabu (5/8/2026) dan berlanjut di Puskesmas Koto Alam pada Kamis (6/8/2026).
Program ini difokuskan untuk memperluas akses kontrasepsi bagi masyarakat setempat. Hingga kini, 11 akseptor telah menerima layanan kontrasepsi jangka panjang, terdiri dari delapan pengguna implan dan tiga pengguna IUD.
Plt. Kepala Dinas Dalduk KB PP PA Kabupaten Agam, Dandi Pribadi, mengatakan intervensi tersebut penting untuk menekan kehamilan yang tidak diinginkan sekaligus mengatur jarak kelahiran agar keluarga lebih berkualitas.
“Salah satu cara mengatasi permasalahan ini adalah melalui peningkatan pelayanan kontrasepsi,” ujar Dandi.
Ia mengakui sejumlah tantangan masih dihadapi, mulai dari tingginya angka putus pakai atau drop out KB hingga rendahnya penggunaan kontrasepsi modern di kalangan pasangan usia subur.
Di sisi lain, pernikahan usia muda dan persoalan kesehatan reproduksi juga menjadi perhatian yang perlu ditangani secara serius.
Dandi menambahkan, penguatan layanan KB merupakan bagian dari strategi percepatan penurunan stunting. Menurut dia, kondisi 4T, yakni terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak melahirkan, menjadi faktor tidak langsung yang harus dicegah.
“Kami berharap kegiatan ini mampu menurunkan kasus stunting serta menekan jumlah keluarga berisiko stunting di Kabupaten Agam. Kerja sama seluruh pihak sangat dibutuhkan agar target ini tercapai,” tegasnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Mardalena Wati Yulia, menyebut perluasan akses kontrasepsi di wilayah terdampak bencana menjadi prioritas utama.
Langkah itu, kata dia, diperlukan untuk memastikan hak kesehatan reproduksi masyarakat tetap terpenuhi meski masih dalam masa pemulihan pascabencana.
