Padang – Pembangunan Jembatan Kalawi di Kelurahan Limau Manis, Kota Padang, dipastikan terus dikawal hingga masuk tahap konstruksi. Proyek senilai sekitar Rp25,4 miliar itu menjadi salah satu prioritas penanganan infrastruktur pascabanjir di Sumatera Barat.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Golkar, Zigo Rolanda, menyampaikan hal itu saat menggelar Reses Perseorangan Masa Sidang V Tahun Sidang 2026/2027 di Limau Manis, Rabu (5/8/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Padang, Wakil Ketua DPRD Sumbar Iqra Chissa, BPJN, BWS Sumatera V, anggota DPRD Kota Padang Fraksi Golkar, serta warga setempat.
Zigo menjelaskan, upaya membangun Jembatan Kalawi sudah dimulai sebelum banjir besar melanda Kota Padang pada November 2025. Namun, banjir memaksa seluruh desain ditinjau ulang agar jembatan yang dibangun lebih aman dan mampu menghadapi debit air yang besar.
“Awalnya sudah ada rancangan pembangunan Jembatan Kalawi. Tetapi setelah banjir, desain harus ditinjau kembali. Salah satu perubahan penting adalah menaikkan elevasi jembatan sekitar dua meter agar lebih aman,” kata Zigo.
Jembatan baru itu dirancang memiliki bentang 70 meter dengan konstruksi rangka baja kelas B dan lebar enam meter. Tak hanya pembangunan jembatan, pemerintah juga menyiapkan normalisasi sungai, pengaman tebing, serta pembebasan lahan seluas 448 meter persegi.
Menurut Zigo, seluruh tahapan perencanaan, mulai dari survei hingga kajian teknis, sudah selesai. Bahkan, anggaran proyek tersebut telah masuk dalam pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum.
“Biasanya sangat sulit sebuah proyek bisa masuk pada pagu indikatif awal. Alhamdulillah, Jembatan Kalawi sudah masuk. Tinggal pendalaman pembahasan anggaran. Kalau seluruh proses berjalan sesuai jadwal, pekerjaan fisik bisa dimulai pada Februari dan ditargetkan selesai dalam waktu sekitar 10 bulan,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi warga Limau Manis yang bersedia menghibahkan sebagian lahannya untuk mendukung pembangunan jembatan. Menurutnya, langkah itu patut mendapat penghargaan dari Pemerintah Kota Padang.
Selain Jembatan Kalawi, Komisi V DPR RI juga ikut mengawal penanganan banjir di Air Dingin, Batang Maransi, hingga Surau Gadang. Berdasarkan kajian Balai Wilayah Sungai (BWS), volume sedimentasi yang harus dikeruk mencapai lebih dari 2 juta meter kubik, sehingga penanganannya dilakukan bertahap dari bagian hulu.
“Ini merupakan hasil kajian teknis para ahli. Penanganan dimulai dari hulu agar material tidak terus terbawa ke hilir dan pekerjaan menjadi lebih efektif,” katanya.
Zigo menambahkan, rehabilitasi Daerah Irigasi Gunung Nago dan Daerah Irigasi Koto Tuo juga dijadwalkan mulai berjalan pada Agustus. Sementara itu, pembangunan Jembatan Surau Gadang akan didahului pengendalian banjir agar infrastruktur yang dibangun lebih aman.
Ia menegaskan pemerintah memberi perhatian besar terhadap pemulihan infrastruktur di Sumatera Barat. Bersama Kementerian PU dan Komisi V DPR RI, pemerintah telah menetapkan anggaran sekitar Rp17,8 triliun untuk penanganan pascabencana hingga 2029.
“Kami memohon dukungan masyarakat agar seluruh proses pembangunan berjalan lancar. Infrastruktur yang dibangun ini bukan hanya untuk memulihkan kondisi pascabencana, tetapi juga agar lebih tangguh menghadapi bencana di masa depan,” tutup Zigo.
