Jatinangor – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menerima penghargaan Kartika Pamong Praja Madya dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) atas dinilai berhasil memperkuat tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, dan kualitas pelayanan publik di Sumbar.
Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Rektor IPDN Dr. Halilul Khairi dalam upacara di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (5/8/2026).
Halilul Khairi menilai Mahyeldi menunjukkan kepemimpinan yang mampu menghadirkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan semakin dipercaya masyarakat melalui berbagai terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia juga menyebut capaian itu tampak dari kemampuan Pemprov Sumbar menghadapi berbagai tantangan pembangunan, termasuk penanganan kebencanaan yang menuntut kepemimpinan cepat, kolaboratif, dan berpihak pada masyarakat.
“Beliau telah menunjukkan kepemimpinan yang mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik. Karena itu, kami bangga mengangkat beliau sebagai Alumni Kehormatan IPDN,” ujar Halilul Khairi.
Selain itu, IPDN turut mengapresiasi kontribusi para alumni APDN, STPDN, dan IPDN yang kini menduduki berbagai jabatan strategis serta terus berperan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemprov Sumbar.
Menanggapi penghargaan tersebut, Mahyeldi mengatakan Kartika Pamong Praja Madya bukan hanya untuk dirinya, melainkan hasil kerja bersama seluruh aparatur pemerintah, pemerintah kabupaten dan kota, para alumni IPDN, dan masyarakat Sumbar.
“Penghargaan ini bukan milik saya pribadi. Ini adalah hasil kerja keras seluruh aparatur pemerintah, pemerintah kabupaten dan kota, para alumni IPDN, serta seluruh masyarakat Sumatera Barat. Karena itu, penghargaan ini saya persembahkan untuk masyarakat Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi.
Ia menyebut penghargaan itu menjadi dorongan bagi dirinya dan Pemprov Sumbar untuk memperkuat pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Mahyeldi menegaskan keberhasilan pemerintah tidak semata diukur dari besar anggaran atau banyaknya program, melainkan dari kemampuan setiap kebijakan menjawab kebutuhan warga, menyelesaikan persoalan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Aparatur adalah wajah negara. Tugasnya bukan sekadar menjalankan aturan, tetapi menghadirkan solusi, mendengar aspirasi masyarakat, serta memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkeadilan,” tegasnya.
Ia menambahkan, penghargaan itu sekaligus menjadi amanah untuk memperkuat budaya kerja yang kolaboratif, inovatif, dan adaptif dalam menghadapi tantangan pembangunan. Menurutnya, kepercayaan masyarakat harus dijaga dengan kinerja nyata dan pelayanan yang semakin berkualitas.
Sebelum prosesi penganugerahan, Mahyeldi juga memberi pembekalan kepada Praja IPDN asal Sumbar. Ia mengajak para calon pamong membangun kepemimpinan yang berintegritas, profesional, dan menempatkan pengabdian kepada masyarakat sebagai orientasi utama dalam menjalankan tugas pemerintahan di masa depan.
Prosesi penganugerahan berlangsung khidmat dan dihadiri jajaran pimpinan IPDN, ribuan praja IPDN, Ketua IKAPTK Sumbar Martias Wanto, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Jasman Rizal, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ahmad Zakri, serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumbar.
Penghargaan Kartika Pamong Praja Madya menjadi pengakuan atas komitmen Gubernur Sumbar dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Penghargaan ini juga menjadi dorongan untuk terus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, akuntabel, dan mampu menjawab harapan masyarakat.
