Jakarta – Bupati Agam Benni Warlis Dt. Tan Batuah melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Kamis (6/8). Pertemuan itu membahas kesiapan Kabupaten Agam dalam pembangunan Sekolah Rakyat secara permanen.
Audiensi tersebut juga diikuti sejumlah kepala daerah lain, di antaranya Bupati Buton Selatan, Kutai Negara, dan Buru.
Dalam pertemuan itu, Wakil Menteri Sosial menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin kategori desil 1 dan 2.
Sekolah berasrama itu akan menyediakan pendidikan berkualitas, makan bergizi, laptop, hingga perlengkapan sekolah lengkap. Pemerintah juga disebut tidak hanya menyasar anak-anak, tetapi turut memberdayakan orang tua melalui pemberdayaan sosial ekonomi dan perbaikan rumah agar perubahan yang terjadi berjalan berkelanjutan.
Kabupaten Agam sendiri menyiapkan lahan sekitar 10 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat tersebut. Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci agar semakin banyak anak Indonesia memperoleh pendidikan layak dan berkualitas untuk masa depan yang lebih baik.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Agam, Villa Erdi, menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pembangunan Sekolah Rakyat secara permanen. Menurut dia, program itu sangat penting karena ditujukan bagi anak-anak keluarga miskin dengan fasilitas pendidikan yang berkualitas.
Dalam kesempatan itu, Benni juga memaparkan kondisi Kabupaten Agam terkait dukungan kebijakan pelaksanaan program prioritas nasional di daerah. Pemkab Agam saat ini meminta dukungan pemerintah pusat, terutama dalam hal pendanaan dan penambahan pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB).
“Kita minta penguatan peralatan, sarana prasarana, dan pelatihan tim penanggulangan bencana daerah,” kata Benni Warlis.
Selain itu, Pemkab Agam juga meminta dukungan anggaran untuk percepatan rekonstruksi rumah dan fasilitas sosial yang rusak akibat bencana November 2025. Pemerintah daerah juga mengusulkan penempatan pos atau unit pelayanan sosial tanggap bencana yang permanen di wilayah rawan bencana Kabupaten Agam.
Pemkab Agam telah mengajukan sejumlah permohonan ke Kementerian Sosial, mulai dari pembangunan Sekolah Rakyat yang masuk prioritas pembangunan, perluasan kuota bantuan sosial, penambahan jenis bantuan, pembangunan Unit Rehabilitasi Sosial, hingga penambahan kuota alat bantu disabilitas.
