Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, mendesak penguatan sistem pencegahan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara komprehensif di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Politisi PKS ini menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, BNPB, TNI/Polri, Manggala Agni, hingga pemerintah daerah dalam menanggulangi ancaman tersebut.
Nevi mengapresiasi dedikasi petugas di lapangan dalam memadamkan api yang muncul.
“Kita mengapresiasi kerja keras seluruh petugas di lapangan; namun, keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari seberapa cepat api dipadamkan, melainkan bagaimana kebakaran dapat dicegah agar tidak terus berulang setiap tahun,” ujar Nevi.
Legislator asal Sumatera Barat ini menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang belum menetapkan status bencana nasional dengan mempertimbangkan kapasitas penanganan di tingkat daerah.
Ia menekankan bahwa dampak kabut asap yang merusak kesehatan, melumpuhkan ekonomi, serta mengganggu hubungan diplomatik dengan negara tetangga menuntut perhatian serius.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama; pemerintah perlu memastikan respons cepat, koordinasi antarlembaga yang efektif, serta perlindungan bagi warga terdampak,” tegasnya.
Nevi mendorong pemerintah mempercepat restorasi gambut dan mengoptimalkan penggunaan teknologi deteksi dini berbasis satelit serta drone.
Program pembukaan lahan tanpa bakar juga dinilai perlu diperluas guna menekan angka titik api di masa depan.
Menurutnya, pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan menjadi kunci vital untuk menghentikan praktik pembakaran lahan.
“Masyarakat harus diberikan solusi ekonomi yang nyata; menjaga hutan dan gambut harus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar daripada membakar lahan,” jelas Nevi.
Selain langkah preventif, ia menuntut penegakan hukum yang tegas dan transparan bagi setiap pelaku pembakaran, termasuk pihak korporasi.
Nevi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa karhutla merupakan ancaman serius terhadap kesehatan, ekonomi, dan masa depan generasi bangsa.
