Solok – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menekankan keselamatan warga sebagai prioritas utama dalam penanganan pascabencana galodo di Kabupaten Solok.
Zigo menyampaikan urgensi tersebut saat melakukan peninjauan di Kantor Bupati Solok dalam agenda reses perorangan pada Kamis (22/10/2026).
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, jajaran Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Balai Wilayah Sungai (BWS), serta Balai Cipta Karya.
Pemerintah dinilai tidak cukup hanya sekadar memperbaiki bangunan yang rusak akibat galodo pada 21 September 2026.
Pemerintah harus memastikan seluruh masyarakat mendapatkan perlindungan memadai dari ancaman banjir bandang di masa depan.
“Yang harus menjadi perhatian utama adalah keselamatan masyarakat,” tegas Zigo.
Ia menekankan bahwa pelebaran sungai harus diprioritaskan karena menyangkut keamanan warga, bukan sekadar memprioritaskan bangunan perkantoran pemerintah.
Zigo mengusulkan pelebaran sungai sekitar 20 hingga 30 meter pada setiap sisi untuk meminimalisasi risiko bencana.
Pengendalian banjir juga perlu diperkuat melalui pembangunan check dam, sabo dam, serta penyediaan jalan inspeksi sungai.
Zigo meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) segera melakukan kajian teknis menyeluruh yang mencakup kondisi kawasan hulu hingga wilayah permukiman.
Ia juga mengingatkan pentingnya langkah preventif untuk mencegah aktivitas penebangan liar yang memperburuk kondisi lingkungan.
Terkait masa depan gedung perkantoran, Zigo memberikan opsi tegas bagi pemerintah daerah.
“Kalau memang kantor tidak direlokasi, pelebaran sungai harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Jika relokasi dipilih, ia menegaskan bahwa lokasi baru harus dipastikan aman dengan status lahan yang jelas.
Zigo berharap keputusan mengenai relokasi atau renovasi perkantoran sudah ditetapkan paling lambat Desember mendatang.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Solok, Effia Vivi Fortuna, mengungkapkan bahwa aktivitas perkantoran sempat terhenti selama satu bulan akibat bencana tersebut.
Pemerintah daerah saat ini tengah mempertimbangkan pemindahan kantor ke lahan seluas enam hektare yang lebih aman dari potensi bencana.
Kepala Balai Cipta Karya Sumatera Barat, Maria Doeni Isa, menjelaskan bahwa kerusakan bangunan pascagalodo bervariasi dari kategori ringan hingga berat.
Maria menyebut rencana relokasi masih memerlukan kajian mendalam karena adanya potensi risiko gempa dan likuefaksi pada lahan yang dipertimbangkan.
Anggota DPRD Sumatera Barat, Yogi Pratama, mengingatkan pemerintah daerah untuk mempertimbangkan kemampuan anggaran serta risiko likuefaksi sebelum menentukan lokasi baru.
Zigo kembali menegaskan bahwa setiap keputusan mengenai perkantoran harus berjalan seiring dengan upaya perlindungan masyarakat secara menyeluruh.
