Pariaman – Wakil Walikota Pariaman, Mulyadi, menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pariaman terkait RAPBD 2026. Ia menegaskan defisit anggaran sebesar Rp 62,28 miliar bukan hanya karena lemahnya pendapatan daerah.
Mulyadi menjelaskan penurunan signifikan dana transfer dari pemerintah pusat menjadi penyebab utama defisit. Penurunan mencapai Rp 92,2 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kebijakan nasional ini berdampak langsung pada kapasitas fiskal daerah, terutama pada komponen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK),” ujar Mulyadi, Kamis (13/11), saat menyampaikan tanggapan di ruang rapat utama DPRD Nareh Pariaman.
Pemko Pariaman berkomitmen menjaga stabilitas program pembangunan dan pelayanan publik. Defisit akan dikelola secara hati-hati untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan keberlanjutan fiskal.
“Kita telah menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, digitalisasi layanan pajak, serta kolaborasi dengan sektor swasta dan BUMDes,” kata Mulyadi.
Pemko Pariaman berharap pemerintah pusat memberikan tambahan alokasi dana transfer bagi daerah dengan kinerja realisasi anggaran yang tinggi.
Langkah konkret mengatasi defisit telah dimulai, termasuk efisiensi belanja daerah pada kegiatan non-prioritas, penjadwalan ulang program sesuai skala prioritas, dan pemanfaatan SILPA tahun sebelumnya.
Sebelumnya, enam fraksi DPRD Kota Pariaman telah memberikan pandangan umum terhadap RAPBD dan sepakat membahas lebih lanjut sesuai mekanisme penganggaran.
Fraksi Partai Golkar menyoroti defisit dan meminta Pemko Pariaman lebih agresif meningkatkan PAD. Fraksi Bintang Indonesia Raya menekankan perlunya APBD diselaraskan dengan visi dan misi Pemko.
Pandangan fraksi juga disampaikan oleh fraksi Keadilan Sejahtera Nasional, PPP, Demokrat, dan PAN.
