Jakarta – Pemerintah pusat menambah Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Keputusan ini menambah daftar daerah penerima program setelah sebelumnya hanya Kabupaten Solok dan Dharmasraya yang terpilih.
Kepastian ini didapatkan usai pertemuan antara Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, Bupati Lima Puluh Kota, dan Bupati Solok dengan Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR di Jakarta, Selasa (12/11).
“Sumatera Barat mendapat tambahan satu lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Setelah Solok dan Dharmasraya, kini juga di Kabupaten Lima Puluh Kota,” kata Vasko di Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Vasko menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan kementerian teknis untuk mempercepat program nasional. Ia menilai kehadiran kepala daerah dalam koordinasi sebagai langkah konkret memperjuangkan pembangunan.
Bupati Lima Puluh Kota, Safni, menyambut baik penetapan daerahnya sebagai lokasi Sekolah Rakyat. Ia mengatakan program ini akan membuka akses pendidikan yang lebih setara bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Program ini sangat berarti bagi anak-anak dari keluarga pra sejahtera di Limapuluh Kota. Kami siap mendukung penuh agar pembangunan bisa segera dimulai,” ujar Safni.
Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, terutama yang masuk kategori desil 1-2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sekolah berasrama penuh ini mencakup jenjang SD hingga SMA, dengan seluruh biaya pendidikan dan kebutuhan asrama ditanggung negara. Setiap unit pembangunan diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp200 miliar.
