Lubuk Basung – Bupati Agam, Ir H Benni Warlis MM Dt Tan Batuah, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Lingkup Pertanian Kabupaten Agam di Lubuk Basung, Rabu (17/6). Pertemuan itu menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mempercepat pemulihan pertanian pascabencana sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Agam beserta jajaran, serta para koordinator dan penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) se-Kabupaten Agam.
Dalam sambutannya, Benni Warlis menyebut bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025 telah menimbulkan kerusakan besar pada sektor pertanian di Kabupaten Agam. Kerusakan itu tidak hanya terjadi di lahan pertanian dan usaha peternakan, tetapi juga pada infrastruktur pertanian serta alat dan mesin pertanian yang menjadi penopang produksi.
“Kerusakan yang terjadi telah menurunkan kapasitas produksi pertanian dan memberikan dampak sosial ekonomi yang cukup berat bagi petani maupun peternak. Namun kondisi ini tidak boleh membuat kita terpuruk. Justru harus menjadi momentum memperkuat komitmen dan sinergi dalam membangkitkan kembali sektor pertanian,” ujarnya.
Ia menegaskan, ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan bahan pangan, tetapi juga kemampuan daerah menjaga kesinambungan produksi di tengah ancaman bencana dan perubahan iklim. Karena itu, rehabilitasi lahan pertanian, perbaikan infrastruktur, pemulihan usaha peternakan, optimalisasi alat dan mesin pertanian, serta penguatan pendampingan kepada petani perlu dilakukan secara terpadu.
Bupati juga menyampaikan, pemulihan sektor pertanian di Agam mendapat dukungan besar dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian RI. Melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi, Agam memperoleh alokasi bantuan Rp29 miliar untuk berbagai program rehabilitasi dan optimasi lahan.
Bantuan itu antara lain telah direalisasikan untuk rehabilitasi lahan sawah seluas 311 hektare, perbaikan infrastruktur optimasi lahan 387 hektare, pembangunan 35 unit dam parit, 53 unit irigasi perpompaan, 27 unit irigasi perpipaan, rehabilitasi dua unit jalan usaha tani, serta pemeliharaan 21 unit jaringan irigasi tersier.
Selain itu, tahap kedua program optimasi lahan non-rawa seluas 1.000 hektare juga telah berjalan. Pemerintah pusat juga menyetujui tambahan rehabilitasi lahan sawah seluas 250 hektare dan pemeliharaan 60 unit jaringan irigasi tersier.
Di sektor perkebunan, bantuan yang diterima meliputi bibit kayu manis, tebu, kopi robusta, perluasan kopi arabika, peremajaan dan perluasan kelapa dalam, hingga dukungan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit senilai Rp43 miliar untuk program peremajaan sawit rakyat seluas 250 hektare.
Sementara itu, pada sektor tanaman pangan, Kabupaten Agam mendapatkan bantuan benih padi dan jagung untuk lokasi terdampak bencana, program optimasi lahan, serta program reguler dan pokok pikiran (pokir). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga turut memberikan dukungan berupa benih serta alat dan mesin pertanian pascapanen.
Untuk bidang hortikultura, dukungan pemerintah pusat dan provinsi diwujudkan melalui program pengembangan cabai merah, kentang, bawang, durian, serta bantuan sarana dan prasarana pascapanen.
Benni Warlis menegaskan, keberhasilan seluruh program itu sangat bergantung pada kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, penyuluh pertanian, serta seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian.
“Dengan kerja sama yang kuat dan terintegrasi, kita optimis dapat mempercepat pemulihan sektor pertanian pascabencana serta mewujudkan pembangunan pertanian Kabupaten Agam yang lebih maju, tangguh, dan berkelanjutan,” katanya.
Ia juga menyoroti peran penyuluh pertanian sebagai ujung tombak pembangunan pertanian di daerah. Meski secara administrasi kepegawaian berada di bawah pemerintah pusat sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025, penyuluh tetap menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Agam dalam mendampingi petani dan mengawal program pembangunan pertanian.
“Status kepegawaian boleh berubah, tetapi pengabdian kepada petani Kabupaten Agam harus tetap menjadi prioritas bersama,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Bupati Agam secara resmi membuka rapat koordinasi tersebut dengan harapan forum itu menjadi titik awal kebangkitan sektor pertanian Agam menuju swasembada pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tani.
