Jakarta – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mendapat sorotan tajam dari DPR RI terkait penanganan banjir dan longsor di Sumatera. Data yang dipaparkan Kemenhut dinilai tidak jujur dan berpotensi menyesatkan publik.
Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, secara terbuka mengkritik Kemenhut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jakarta, Kamis (4/12/2025). Ia menuding Kemenhut mengecilkan peran deforestasi sebagai penyebab utama bencana ekologis di Sumatera.
Rahmat menyoroti data penggunaan lahan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat periode 2016-2025. Menurutnya, hampir 1,4 juta hektar lahan dikuasai oleh 631 perusahaan pemegang izin, termasuk HGU perkebunan sawit dan proyek energi.
“Pemanfaatan lahan hutan yang masif ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan risiko bencana,” tegas Rahmat.
Selain itu, Rahmat mempertanyakan strategi Kemenhut dalam mengatasi lahan kritis yang mencapai 12,7 juta hektar pada 2024. Ia menilai penanganan lahan kritis adalah kunci mencegah bencana berulang di Sumatera.
Rahmat juga menyoroti peningkatan ekspor industri kehutanan dari Sumatera Barat. Ia menyebutkan laju produksi lima perusahaan besar terus meningkat, yang turut memperparah risiko banjir.
“Kami berharap jangan sampai pejabat mengeluarkan pernyataan yang menyakiti hati masyarakat,” pungkas Rahmat. Ia mendesak Kemenhut untuk lebih jujur dalam menganalisis kondisi ekologis Sumatera.
