Padang – Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak dan kelompok penerima manfaat, tetapi juga harus memberi dampak ekonomi bagi masyarakat lewat keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan.
Penegasan itu disampaikan Fadly saat memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program MBG Kota Padang di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aie Pacah, Rabu (17/6/2026).
Rapat yang dihadiri unsur pemerintah daerah, pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mitra yayasan, hingga instansi vertikal itu menjadi ajang untuk mengevaluasi pelaksanaan program prioritas nasional tersebut agar berjalan optimal sekaligus memberi manfaat ekonomi yang lebih luas.
“Program MBG merupakan agenda besar negara. Karena itu, seluruh SPPG dan perangkat daerah harus saling mendukung untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak dan penerima manfaat lainnya melalui layanan yang berkualitas,” kata Fadly.
Ia menjelaskan, keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada operasional dapur atau penyediaan makanan. Menurut dia, program ini juga memerlukan pendataan yang akurat terkait kebutuhan masing-masing SPPG, ketersediaan bahan baku, pola distribusi, hingga respons masyarakat terhadap program.
Karena itu, Fadly meminta seluruh pengelola SPPG di Kota Padang mulai bersiap menghadapi sistem penilaian atau grading yang akan diterapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Ia menegaskan, setiap dapur MBG harus memenuhi standar terbaik, mulai dari mutu layanan, kebersihan, keamanan pangan, hingga tata kelola operasional.
Fadly juga menyoroti pentingnya standardisasi rantai pasok bahan baku agar pasar tradisional, UMKM, petani, nelayan, dan peternak lokal dapat masuk ke dalam ekosistem pemasok pangan MBG.
Menurutnya, semakin banyak pelaku usaha lokal yang terlibat, semakin besar pula manfaat ekonomi yang akan dirasakan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Fadly turut meminta Perumda Air Minum Kota Padang bersama organisasi perangkat daerah terkait memastikan seluruh dapur SPPG memiliki akses air bersih yang memadai. Ia juga mengingatkan yayasan dan pengelola SPPG agar mematuhi ketentuan daerah terkait pembangunan gedung maupun pemanfaatan lahan.
“Saya berharap pembangunan dan pengembangan SPPG berjalan sesuai aturan. Program prioritas tetap harus berjalan, namun keselamatan, ketertiban tata kota, dan kepatuhan terhadap regulasi tidak boleh diabaikan,” ujarnya.
Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang yang juga Sekretaris Satgas MBG Kota Padang, Alfiadi, mengatakan evaluasi pelaksanaan MBG dilakukan rutin dan menyeluruh setiap bulan.
Evaluasi itu mencakup seluruh aspek pelaksanaan program, mulai dari penyediaan bahan baku, operasional dapur, hingga pelayanan kepada penerima manfaat, agar kualitas layanan tetap terjaga.
Saat ini, 72 SPPG telah beroperasi di Kota Padang atau sekitar 75 persen dari target 96 SPPG. Pemerintah Kota Padang menargetkan kekurangan 24 SPPG dapat terpenuhi dalam dua hingga tiga bulan ke depan.
Alfiadi menyebut pelaksanaan MBG di Kota Padang sejauh ini berjalan relatif baik dan terus menunjukkan perkembangan positif.
“Kita terus mengawal kualitas pelaksanaan MBG. Sesuai arahan Bapak Wali Kota, seluruh SPPG di Kota Padang harus menjadi yang terbaik, sejalan dengan semangat Program Unggulan Padang Juara,” ujarnya.
Melalui evaluasi berkala itu, Pemerintah Kota Padang berharap MBG tidak hanya berhasil meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penguatan ekonomi daerah yang melibatkan berbagai sektor produktif secara berkelanjutan.
