BALI – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menegaskan kearifan lokal sebagai pilar utama pembangunan ekonomi ramah lingkungan dan berkelanjutan di Indonesia, terutama di sekitar kawasan hutan.
Hal ini disampaikan Mahyeldi saat menjadi pembicara di acara Pekan Iklim Bali 2025 di Denpasar, Senin (25/8/2025).
Mahyeldi menjelaskan, program perhutanan sosial membuka peluang bagi masyarakat sekitar hutan untuk mengelola hutan secara lestari, produktif, dan inklusif.
Menurut data Dinas Kehutanan Sumbar, saat ini terdapat 259 unit perhutanan sosial seluas 340 ribu hektar yang menjangkau 206 ribu kepala keluarga atau sekitar 850 ribu penduduk.
Perluasan akses kelola legal ini mampu menahan perambahan dan menambah tutupan hutan. Tutupan hutan di Sumbar meningkat dari 1.737.964 Ha (2022) menjadi 1.741.848 Ha (2023).
Survei Pemprov Sumbar menunjukkan, pendapatan petani hutan meningkat dari Rp 1,7 juta (2021) menjadi Rp 2,7 juta (2023).
“Kami di Sumbar, sejak beberapa tahun lalu telah memanfaatkan program itu. Hasilnya cukup efektif, ekonomi masyarakat bertumbuh dan kelestarian lingkungan pun ikut terjaga,” kata Mahyeldi.
Pemprov Sumbar menjadikan pemerintahan nagari (desa) sebagai pusat pengembangan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) dan UMKM berbasis sumber daya lokal.
Keberhasilan ini didukung kearifan lokal masyarakat Sumbar yang memandang hutan sebagai warisan sosial, budaya, dan spiritual.
“Pengelolaan dan pengembangan sumber daya hutan di Sumbar, juga telah dipayungi dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perhutanan Sosial. Sehingga ada jaminan keamanan bagi kelompok masyarakat yang mengelola secara hukum,” jelas Mahyeldi.
Mahyeldi mengakui tantangan dalam mengintegrasikan kearifan lokal dengan kebijakan modern. Salah satunya, membangun kolaborasi dengan swasta dalam pembangunan ekonomi hijau.
Pemprov Sumbar tengah mematangkan dua inovasi: pembentukan nagari hub dan pengembangan koperasi hijau serta kelompok usaha perhutanan sosial enterprise.
Dalam forum bertema “Harmoni Alam, Manusia, dan Budaya untuk Ekonomi Berbasis Lingkungan”, Mahyeldi dan Gubernur Bali, Wayan Koster, dinilai berhasil mengolaborasikan kearifan lokal dan potensi ekonomi daerah.
