Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempercepat pembangunan infrastruktur daerah dengan memanfaatkan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Dari total tambahan TKD sebesar Rp534,98 miliar, Pemprov Sumbar mengalokasikan Rp258,45 miliar melalui Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) untuk membiayai 18 program strategis di berbagai daerah.
Kepala Dinas BMCKTR Sumbar, Armizoprades, mengatakan sebagian besar kegiatan yang dibiayai dari dana tambahan itu sudah mulai berjalan. Hingga 31 Juli 2026, realisasi keuangan tercatat Rp20.843.681.720 atau 8,06 persen, sedangkan realisasi fisik mencapai 20,53 persen.
“Sebagian besar kegiatan tersebut sudah mulai berjalan. Per 31 Juli kemarin, realisasi keuangannya telah mencapai 8,06 persen dan realisasi fisiknya sebesar 20,53 persen,” ujar Armizoprades di Padang, Jumat (7/8/2026).
Ia menjelaskan, dana itu diprioritaskan untuk mendukung kebutuhan infrastruktur dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Program yang dibiayai mencakup peningkatan sistem penyediaan air minum, pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Payakumbuh, pengembangan sistem drainase perkotaan, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan provinsi, pembangunan serta penggantian jembatan, pemeliharaan rutin jalan, pengadaan Jembatan Bailey, hingga penguatan tata ruang dan pengawasan penyelenggaraan infrastruktur.
Dari seluruh alokasi, porsi terbesar diarahkan untuk rehabilitasi jalan provinsi sebesar Rp104,39 miliar. Selain itu, rekonstruksi jalan provinsi mendapat Rp49,03 miliar, penggantian jembatan Rp28,68 miliar, pembangunan jembatan Rp26,73 miliar, pengadaan Jembatan Bailey Rp14,20 miliar, dan pemeliharaan rutin jalan provinsi Rp15,85 miliar.
Armizoprades menyebut, pelaksanaan kegiatan di lapangan berjalan sesuai jadwal. Menurut dia, capaian fisik yang masih berada di kisaran 20 persen bukan karena adanya keterlambatan, melainkan lantaran banyak kegiatan masih berada pada tahap administrasi, pengadaan, dan pekerjaan teknis yang harus ditempuh sesuai aturan.
“Secara umum progresnya cukup baik. Persentase realisasi fisik yang masih sekitar 20 persen bukan berarti pekerjaan terlambat, tetapi karena setiap kegiatan harus melalui tahapan teknis yang menjadi bagian dari proses pelaksanaan. Kami optimistis, seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target pada Desember 2026,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sejumlah lokasi proyek berpotensi memengaruhi kelancaran mobilitas masyarakat selama pekerjaan berlangsung. Karena itu, ia meminta pengertian dan dukungan warga agar pembangunan bisa berjalan lancar.
“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila selama proses pekerjaan berlangsung terdapat gangguan terhadap kenyamanan maupun kelancaran lalu lintas. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur yang manfaatnya akan dirasakan bersama,” katanya.
