Jakarta – Penguatan perlindungan konsumen dinilai semakin mendesak di tengah cepatnya pertumbuhan ekonomi digital dan sektor-sektor strategis lain di Indonesia. Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menegaskan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) perlu diperkuat agar mampu bekerja lebih independen, efektif, dan memiliki kewenangan yang lebih memadai.
Rahmat menyampaikan hal itu saat menerima aspirasi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) di Gedung Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026). Dalam pertemuan tersebut, YLKI mendorong penguatan kelembagaan BPKN sekaligus dukungan Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan lembaga konsumen sedunia pada 2027.
“Perlindungan konsumen harus diperkuat melalui BPKN yang independen, memiliki dasar hukum yang kuat, serta kewenangan yang memadai dalam menjalankan fungsi pengawasan, advokasi, mediasi, dan pemberian rekomendasi kebijakan tanpa intervensi pihak manapun,” kata Rahmat.
Ia menilai perkembangan sektor perdagangan elektronik, jasa keuangan, telekomunikasi, kesehatan, hingga energi telah membawa dampak langsung kepada masyarakat sebagai konsumen. Karena itu, menurut dia, negara perlu menghadirkan lembaga yang bisa bergerak cepat, adil, dan efektif dalam melindungi hak konsumen.
Rahmat mengatakan Fraksi PKS mendorong penguatan posisi BPKN melalui regulasi yang lebih komprehensif agar perlindungan terhadap konsumen Indonesia berjalan lebih optimal. “Kita ingin BPKN ini lebih bekerja optimal ke depan, untuk lebih mengedepankan kepentingan konsumen, termasuk menjawab tantangan ekonomi digital saat ini,” ujarnya.
Selain soal kelembagaan, Rahmat juga menyambut baik rencana Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan lembaga konsumen sedunia pada 2027. Menurut dia, agenda itu bisa menjadi momentum penting untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperkuat perlindungan konsumen sekaligus memperluas kolaborasi global di bidang tersebut.
“Konsumen terlindungi, usaha bertumbuh, ekonomi nasional semakin kuat,” kata Rahmat.
