Jakarta – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong pengembangan Kawasan Tambak Udang Vaname Terintegrasi atau Integrated Shrimp Farming di Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Usulan itu disambut positif oleh Menteri KKP yang menilai wilayah tersebut cocok untuk budidaya udang skala industri dan langsung memerintahkan jajaran melakukan survei lapangan.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari upaya daerah menjemput peluang investasi strategis KKP yang nilainya diperkirakan mencapai Rp7,2 triliun. Investasi itu mencakup pengembangan lahan lebih dari 2.000 hektare dengan potensi produksi 52.000-52.800 ton udang per tahun.
“Kita melihat ini sebagai peluang besar yang harus kita jemput bersama. Karena itu, kita langsung menyampaikan usulan pengembangan kawasan tambak udang terintegrasi di Mentawai kepada Menteri KKP dan Alhamdulillah mendapat respons yang sangat baik,” ujar Mahyeldi usai bertemu Menteri KKP dan jajaran di Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Mahyeldi menjelaskan, Menteri KKP menilai secara topografi dan karakteristik perairan, lokasi yang diusulkan Sumbar memang sesuai untuk budidaya udang vaname. Sebagai tindak lanjut, Menteri KKP memerintahkan Direktur Budi Daya Air Payau melakukan survei ke Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk memastikan aspek teknis, lingkungan, dan kesiapan infrastruktur pendukung.
“Ini menjadi momentum bagi kita untuk mempercepat persiapan. Pemprov Sumbar bersama Pemkab Mentawai akan mengawal proses ini agar setiap tahapan dapat disiapkan dengan baik,” kata Mahyeldi.
Lokasi yang diajukan berada di Pulau Pagai Selatan dengan luasan sekitar 2.150-2.470 hektare. Berdasarkan kajian Pra-Amdal yang dilakukan LPPM Universitas Andalas, kawasan Pantai Timur Pulau Pagai Selatan dinilai layak untuk pengembangan tambak udang vaname karena memiliki bentang pantai luas, topografi relatif landai, serta karakteristik perairan yang mendukung.
Mahyeldi menegaskan, proyek ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi baru di wilayah kepulauan. Dengan kapasitas produksi puluhan ribu ton per tahun, kawasan itu diproyeksikan menyerap sekitar 8.820 tenaga kerja lokal.
“Kita ingin investasi ini benar-benar memberikan dampak. Ada lapangan kerja yang terbuka, ekonomi lokal tumbuh, dan kesejahteraan masyarakat pesisir meningkat. Harapan kita, ekonomi tumbuh, kemiskinan menurun, dan masyarakat Mentawai semakin sejahtera,” ujarnya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar Syefdinon menyebut rencana tersebut juga mendapat sambutan positif dari Pemkab Kepulauan Mentawai dan masyarakat setempat. Bupati Mentawai bersama jajaran telah turun langsung ke lokasi untuk berkomunikasi dengan tokoh adat dan warga agar proses persiapan berjalan partisipatif.
“Pendekatan sosial menjadi kunci. Kita ingin masyarakat menjadi bagian dari pembangunan, bukan hanya sebagai penonton,” kata Syefdinon.
Ia menjelaskan, pengembangan ISF Mentawai akan mengusung konsep eco-efficiency dan zero waste dengan sistem terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari intake air, tandon, klaster budidaya hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Sistem itu juga diarahkan menerapkan prinsip good aquaculture practices dalam pengembangan tambak udang modern.
Sebagai tindak lanjut, DKP Sumbar akan membentuk Tim Percepatan ISF Mentawai yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, KKP, dan para pemangku kepentingan terkait. Tim ini akan memastikan seluruh kebutuhan dan tahapan awal dapat diselesaikan secara terukur.
“Target kita dalam 2-3 bulan ke depan seluruh tahapan awal sudah tuntas. Dengan demikian, pembangunan tambak udang modern dan terintegrasi di Mentawai dapat mulai direalisasikan pada 2027,” kata Syefdinon.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Mahyeldi didampingi Prof. DR. Eng. Ir. Febrin Anas Ismail; Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar Syefdinon; Kepala Bappeda Provinsi Sumbar DR. Zefnihan; Kepala DPMPTSP Provinsi Sumbar Luhur Budianda; Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar Noli Eka Mardianto; dan Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumbar Fuzan Zainon.
Dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai hadir Bupati Rinto Wardana, Ketua DPRD Ibrani Sababalat, Wakil Ketua I Juni Arman, Wakil Ketua II Bruno Guimek Sagalak, Kepala Baperinda Desti Seminora, Kepala BPKAD Rinaldi, serta Kepala Dinas Perikanan Zakirman.
