Padang – Pemerintah Kota Padang menegaskan dukungan penuh terhadap rencana pengembangan RSUP Dr. M. Djamil Padang. Dukungan itu disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik dan Penyampaian Informasi Publik terkait Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) serta Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (15/6/2026).
Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan pengembangan rumah sakit tersebut sejalan dengan arah pembangunan kota dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, terutama untuk mewujudkan Padang sebagai kota perdagangan dan jasa.
Ia menilai, investasi itu bukan hanya penting bagi penguatan layanan kesehatan, tetapi juga bagian dari upaya mendorong kemaslahatan masyarakat dan menekan angka pengangguran di Kota Padang.
“Pemerintah Kota Padang berkomitmen penuh untuk mendukung pengembangan RSUP Dr. M. Djamil. Hal ini sejalan dengan visi Kota Padang, mewujudkan kota pintar dan kota sehat. Kedua tujuan tersebut sangat sejalan dengan pengembangan RSUP Dr. M. Djamil sebagai pusat layanan kesehatan yang modern dan berkualitas,” ujar Fadly Amran.
Di sisi lain, Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil Dovy Djanas menyebut pengembangan fasilitas rumah sakit sudah mendesak dilakukan. Pasalnya, tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) di rumah sakit itu telah mendekati 90 persen.
Dovy mengatakan pihaknya memperoleh pendanaan sekitar Rp1 triliun untuk membangun dua fasilitas utama, yakni Central Medical Unit dan gedung ruang rawat inap.
“Kita mendapatkan pendanaan untuk pengembangan RSUP Dr. M. Djamil sekitar Rp1 triliun. Ada dua gedung yang akan kami bangun, yaitu Central Medical Unit dan gedung ruang rawat inap,” kata Dovy.
Ia menambahkan, RSUP Dr. M. Djamil menjadi salah satu dari delapan rumah sakit yang masuk dalam program pembiayaan pengembangan layanan kesehatan nasional. Proyek ini ditargetkan mulai berjalan pada pertengahan 2027.
Pengembangan tersebut diharapkan mampu memperkuat mutu layanan kesehatan di Sumatera Barat dan wilayah Sumatera bagian tengah.
Forum konsultasi publik itu juga dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang, perwakilan PT Kereta Api Indonesia (Persero), masyarakat sekitar rumah sakit, serta unsur terkait lainnya.
