Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan perlunya keterlibatan aktif serikat pekerja dan konfederasi dalam penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. Ia menilai, aturan yang ideal harus mampu menjaga kepentingan pekerja sekaligus memastikan iklim usaha tetap berjalan sehat.
Pernyataan itu disampaikan Afriansyah saat menerima audiensi Konfederasi Serikat Nusantara (KSN) di Jakarta, Kamis (18/6/2026). Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menyatakan terbuka untuk menampung masukan dari seluruh pemangku kepentingan.
“Regulasi yang berkualitas lahir dari dialog yang sehat. Kami ingin kebijakan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan, baik bagi pekerja maupun pelaku usaha,” ujar Afriansyah.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan pengawasan ketenagakerjaan. Menurutnya, pengawasan yang ketat dan konsisten dibutuhkan untuk memberi kepastian hukum bagi pengusaha sekaligus melindungi hak-hak pekerja secara maksimal.
Selain itu, Afriansyah menekankan perlunya penataan organisasi serikat pekerja melalui verifikasi data yang lebih akurat. Ia menyebut validitas data keanggotaan menjadi syarat utama agar representasi pekerja dalam forum dialog sosial memiliki legitimasi yang kuat.
“Data yang valid memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam perundingan benar-benar mencerminkan aspirasi anggota yang diwakili,” tegasnya.
Terkait sistem alih daya atau outsourcing, Afriansyah mengatakan pemerintah terus memperbarui regulasi untuk memperkuat perlindungan pekerja. Ia menekankan perlunya menjaga hak dasar pekerja, termasuk upah layak dan jaminan sosial, tanpa mengganggu fleksibilitas dunia usaha.
“Kita mencari titik keseimbangan. Dunia usaha harus tetap berjalan, namun hak-hak pekerja tidak boleh terabaikan. Inilah tantangan yang terus kita upayakan dalam setiap penyempurnaan kebijakan,” katanya.
Di akhir pertemuan, Afriansyah mengajak pekerja, pengusaha, dan pemerintah untuk mengedepankan komunikasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan hubungan industrial. Ia menyebut sinergi yang baik menjadi kunci menjaga stabilitas iklim ketenagakerjaan di tengah tantangan ekonomi nasional.
Pemerintah, lanjutnya, akan terus memfasilitasi partisipasi publik dalam setiap tahapan penyusunan kebijakan. Dengan kolaborasi itu, ia berharap ekosistem ketenagakerjaan bisa tumbuh lebih produktif, adil, dan memberi dampak positif bagi perekonomian Indonesia.
