Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) prioritaskan keselamatan warga di tengah ancaman bencana hidrometeorologi. Gubernur Mahyeldi instruksikan seluruh kepala daerah tingkat kabupaten/kota untuk segera lakukan mitigasi terencana dan berbasis keilmuan.
Mahyeldi menekankan pentingnya identifikasi dini potensi bahaya longsor dan banjir, terutama di kawasan permukiman.
“Keselamatan masyarakat adalah tanggung jawab utama pemerintah,” tegas Mahyeldi, Senin (15/12/2025).
Gubernur meminta bupati dan wali kota melibatkan ahli geologi, geoteknik, dan kebencanaan untuk memeriksa kestabilan lereng dan Daerah Aliran Sungai (DAS).
Jika hasil kajian menunjukkan ancaman serius, relokasi warga menjadi opsi yang harus dipertimbangkan secara bijak dan manusiawi.
“Lebih baik kita memindahkan lokasi rumah hari ini, daripada kehilangan nyawa di kemudian hari,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, menyoroti pentingnya akurasi data kerusakan dan kerugian akibat bencana.
Data yang valid akan menjadi dasar penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P).
“Jangan ada warga yang terlewat, jangan ada kerusakan dan kerugian yang tidak tercatat,” kata Vasko.
Vasko meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota segera menyelesaikan pendataan, verifikasi, dan validasi secara cermat dan bertanggung jawab.
