Padang – Di tengah serangkaian bencana yang melanda Sumatera Barat, kepemimpinan Mahyeldi-Vasko fokus pada stabilisasi sosial dan ekonomi. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran menjadi bukti ketahanan daerah.
Meskipun pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 3,37 persen pada 2025, indikator kesejahteraan justru membaik. Tingkat kemiskinan turun menjadi 5,31 persen, jauh di bawah rata-rata nasional.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memprioritaskan penanganan dampak bencana yang menimpa 16 kabupaten/kota. Bantuan disalurkan untuk evakuasi, logistik, dan pemulihan layanan dasar.
Mahyeldi, yang berpengalaman dalam manajemen krisis sejak gempa 2009, menunjukkan ketenangan dan koordinasi lintas sektor. Sementara itu, Vasko, dengan jaringan nasionalnya, berhasil memobilisasi bantuan dari pemerintah pusat dan berbagai pihak.
Salah satu program strategis adalah percepatan pembangunan Flyover Sitinjau Lauik untuk meningkatkan konektivitas dan keselamatan transportasi. Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin juga terus dilanjutkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional.
Selain itu, Pemprov Sumbar melakukan revitalisasi kampung nelayan, rehabilitasi irigasi, dan perbaikan rumah tidak layak huni. Program-program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Meskipun menghadapi tekanan fiskal akibat bencana, Pemprov Sumbar berupaya menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci untuk pemulihan yang lebih cepat dan berkelanjutan.Padang – Sumatera Barat berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di tengah serangkaian bencana yang melanda wilayah tersebut dalam satu tahun terakhir. Hal ini terungkap dalam refleksi satu tahun kepemimpinan Mahyeldi-Vasko.
Meskipun pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 3,37 persen akibat dampak bencana, indikator kesejahteraan justru menunjukkan perbaikan.
Tingkat kemiskinan di Sumatera Barat turun menjadi 5,31 persen, jauh di bawah rata-rata nasional. Jumlah penduduk miskin juga berkurang menjadi 312,30 ribu jiwa.
Pengeluaran riil per kapita tumbuh 2,76 persen, menandakan daya beli masyarakat tetap terjaga. Kondisi pasar kerja juga relatif stabil dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 5,52 persen.
Distribusi pendapatan semakin merata dengan membaiknya Gini Ratio menjadi 0,280, jauh lebih rendah dari rata-rata nasional. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat menjadi 77,27, menempatkan Sumatera Barat sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat fokus pada stabilisasi sosial-ekonomi dan penguatan fondasi struktural di tengah krisis.
Bencana beruntun sejak 2024 memberikan tekanan fiskal yang serius bagi daerah. Kerusakan infrastruktur membutuhkan rehabilitasi dan rekonstruksi segera.
Pemerintah daerah berupaya mempercepat penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Mahyeldi dan Vasko dinilai mampu memimpin di tengah krisis bencana. Pengalaman Mahyeldi dalam manajemen krisis dan jejaring nasional yang dimiliki Vasko menjadi modal penting dalam penanganan bencana.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga terus melaksanakan pembangunan program strategis, seperti percepatan pembangunan Flyover Sitinjau Lauik dan Jalan Tol Padang – Sicincin.
Revitalisasi kampung nelayan, rehabilitasi irigasi, dan perbaikan rumah tidak layak huni juga menjadi fokus pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Padang – Sumatera Barat berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di tengah bencana beruntun yang melanda wilayah tersebut dalam satu tahun terakhir. Hal ini terungkap dalam refleksi satu tahun kepemimpinan Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy (Vasko).
Meskipun pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 3,37 persen akibat dampak bencana, indikator kesejahteraan justru membaik. Tingkat kemiskinan turun menjadi 5,31 persen, jauh di bawah rata-rata nasional.
“Stabilitas kesejahteraan dapat dijaga bahkan dalam situasi tekanan eksternal yang berat,” demikian kesimpulan dari refleksi satu tahun kepemimpinan Mahyeldi-Vasko.
Data menunjukkan, jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 312,30 ribu jiwa. Pengeluaran riil per kapita tumbuh 2,76 persen, menandakan daya beli yang tetap terjaga.
Kondisi pasar kerja juga relatif stabil. Tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 5,52 persen, dan kualitas pekerjaan membaik dengan meningkatnya proporsi pekerja penuh dan formal.
Distribusi pendapatan semakin merata. Gini Ratio membaik menjadi 0,280, jauh lebih rendah dari rata-rata nasional. Sektor pertanian menyerap 35,08 persen tenaga kerja, diikuti perdagangan kecil dan eceran 18,57 persen.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 77,27, menempatkannya sebagai enam terbaik nasional dan di atas rata-rata nasional.
Namun, ketahanan sosial ini dibangun di atas struktur fiskal daerah yang mengalami tekanan serius akibat bencana. Kerusakan infrastruktur membutuhkan rehabilitasi dan rekonstruksi segera.
Pemerintah daerah menghadapi dilema antara kebutuhan pembiayaan yang meningkat tajam dan kapasitas pendanaan yang relatif stagnan.
Percepatan penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana menjadi sangat strategis untuk memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi krusial agar pemulihan dapat mengembalikan fungsi ekonomi dan sosial Sumatera Barat secara lebih cepat dan berkelanjutan.
