Padang – Pemerintah Kota Padang menuntaskan proses pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat. Penutup pemeriksaan atau exit meeting itu digelar di Gedung Putih, kediaman resmi Wali Kota Padang, Rabu (6/5/2026).
Wali Kota Padang Fadly Amran mengapresiasi pendampingan tim BPK selama beberapa bulan terakhir. Menurut dia, pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Pemko Padang berkomitmen untuk terus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan visi Padang Amanah,” kata Fadly.
Ia menambahkan, seluruh catatan dan masukan dari BPK akan menjadi bahan evaluasi bagi jajarannya. Fadly juga telah meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera menindaklanjuti setiap poin yang masih perlu penyempurnaan.
“Kami akan menindaklanjuti setiap catatan yang ada dan memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan. Kami berharap komunikasi dengan BPK terus terjaga, khususnya dalam proses penyempurnaan laporan sebelum diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP),” ujarnya.
Fadly juga optimistis Pemko Padang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD 2025. Jika target itu tercapai, maka akan menjadi WTP ke-13 dan yang ke-12 secara beruntun sejak 2014.
Pengendali Teknis BPK Perwakilan Sumatera Barat, Dedi Efendi, menyambut baik kerja sama Pemko Padang selama pemeriksaan berlangsung. Ia memastikan BPK tetap membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjuti dan menyempurnakan laporan keuangan yang diperlukan.
