Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pemanfaatan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) di Indonesia harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi riil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut dia, dua fokus utama pemerintah saat ini adalah digitalisasi bantuan sosial (bansos) dan penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Program digitalisasi bansos berbasis AI ditargetkan menjangkau sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat atau setara dengan 50 juta penduduk di seluruh Indonesia. Pemerintah kini juga menyiapkan perluasan program itu setelah uji coba di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan hasil positif.
“Jika program ini berjalan sesuai rencana, maka ini akan menjadi salah satu program digital inclusion terbesar di kawasan,” ujar Meutya dalam acara Indonesia Summit 2026 di Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2026).
Dengan AI, pemerintah dapat mengelola dan menganalisis data penerima bansos secara lebih akurat. Teknologi ini juga memungkinkan proses verifikasi, pembaruan data, hingga pengambilan keputusan dilakukan lebih cepat, tepat sasaran, dan efisien.
Selain untuk layanan publik, Meutya menilai AI juga memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Dukungan teknologi ini dinilai mampu membuka akses pasar yang lebih luas sekaligus meningkatkan efisiensi operasional pelaku usaha kecil agar dapat memperluas jangkauan bisnis hingga ke tingkat regional.
Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan turut mengakselerasi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan mencapai 360 miliar dolar AS pada 2030. Optimisme itu didorong perkembangan e-commerce yang pesat serta tingginya jumlah pengguna internet di tanah air.
“Angka-angka pertumbuhan ekonomi digital harus tercermin dan berdampak bagi masyarakat. Teknologi harus menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat UMKM, dan memastikan transformasi digital memberikan manfaat nyata bagi seluruh Indonesia,” kata Meutya.
