Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Andhika Satya Wasistho, mendorong TVRI mengoptimalkan anggaran dan mencari sumber pendanaan baru agar peran lembaga penyiaran publik itu semakin kuat. Ia menilai langkah itu penting di tengah penurunan pagu indikatif yang diterima TVRI tahun ini.
Pernyataan tersebut disampaikan Andhika dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan LPP TVRI, LPP RRI, dan LKBN Antara yang membahas RKA-KL dan RKP-KL Tahun Anggaran 2027 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Andhika mengatakan TVRI tidak bisa dipandang sebagai media komersial. Menurut dia, TVRI memiliki tugas utama melayani publik melalui informasi, pendidikan, budaya, dan penguat persatuan bangsa.
“TVRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki fungsi pelayanan masyarakat. TVRI bukan media komersial yang berorientasi keuntungan, melainkan penyedia informasi, pendidikan, budaya, sekaligus perekat persatuan bangsa,” ujar legislator Fraksi Partai Golkar itu.
Ia menegaskan, negara harus menjamin pemerataan akses informasi, termasuk bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Karena itu, tambahan anggaran TVRI menurut dia harus diarahkan untuk memperkuat infrastruktur penyiaran dan mendorong transformasi digital.
Andhika juga menyoroti perlunya modernisasi pemancar dan peningkatan kualitas jaringan di daerah yang masih terbatas akses siaran digital. Selain itu, ia meminta TVRI mempercepat digitalisasi proses produksi dan meningkatkan mutu siaran daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Di luar persoalan anggaran, Andhika turut mempertanyakan biaya hak siar Piala Dunia yang disebut mencapai 80 juta dolar AS. Ia membandingkan nominal itu dengan negara lain di Asia Tenggara, seperti Thailand yang menghabiskan 40 juta dolar AS dan Malaysia 35 juta dolar AS.
Ia meminta TVRI menjelaskan secara terbuka mekanisme perhitungan hak siar tersebut. Menurut dia, transparansi penting untuk mencegah pemborosan anggaran negara sekaligus menghindari persoalan hukum di kemudian hari.
“Jangan sampai nantinya ini terkesan seperti ada pemborosan, dan ke depan bisa jadi ada permasalahan terkait hal tersebut. Transparansi harus menjadi perhatian,” tegasnya.
Andhika juga menekankan perlunya peningkatan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TVRI yang saat ini berada di kisaran Rp400 miliar. Ia berharap TVRI bergerak lebih inovatif untuk menambah pendapatan operasional tanpa meninggalkan fungsi utamanya sebagai penyedia layanan publik berkualitas.
