Padang – Ratusan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumatera Barat mendatangi Kantor DPRD Sumatera Barat, Kamis (25/6), untuk meminta kepastian keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menolak isu penghentian program yang belakangan ramai dibicarakan di masyarakat.
Koordinator aksi, Aliman Antoris, menilai MBG membawa dampak besar, bukan hanya bagi peningkatan kesehatan warga, tetapi juga membuka lapangan kerja baru. Karena itu, ia meminta pemerintah menindak tegas pihak yang melanggar aturan operasional, bukan menghentikan program secara keseluruhan.
“Kalau ada kecurangan, silakan ditindak, tetapi jangan hentikan programnya karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Aliman.
Selain menolak wacana penghentian, para relawan juga mempersoalkan kebijakan yang menghentikan operasional dapur MBG selama masa libur sekolah. Menurut mereka, kebijakan itu membuat insentif relawan terhenti, padahal banyak di antara mereka bergantung pada penghasilan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.
Sebagai alternatif, relawan mengusulkan distribusi makanan dialihkan ke posyandu selama libur sekolah. Dengan begitu, manfaat program tetap berjalan tanpa harus menghentikan kegiatan sepenuhnya.
Aliman juga menanggapi kendala yang disebut terjadi di sejumlah daerah terkait keterlambatan pencairan dana operasional. Ia menegaskan, seluruh dapur MBG di Sumatera Barat masih tetap beroperasi.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumatera Barat Muhidi menyatakan dukungan atas aspirasi para relawan. Ia berjanji segera meneruskan tuntutan itu ke pemerintah pusat agar mendapat tindak lanjut.
Muhidi menegaskan, jika ada persoalan dalam pelaksanaan program, hal itu harus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan, bukan alasan menghentikan bantuan kepada masyarakat.
“Kalau ada yang belum tepat sasaran, ya dievaluasi. Karena ini untuk kepentingan rakyat, tentu kita mendukung,” tegas Muhidi.
