Sawahlunto – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempercepat pengusulan kawasan Sawahlunto-Sijunjung-Dharmasraya sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) ke Pemerintah Pusat. Jika disetujui, kawasan ini ditargetkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mendorong investasi, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pemerataan pembangunan di Sumbar.
Pembahasan pengusulan itu berlangsung dalam pertemuan yang dipimpin Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, bersama Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir, dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Jeffry Hibatullah. Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Bappeda Sumbar Zefnihan, Kepala Biro Pemerintahan Setda Sumbar Ezeddin Zain, serta sejumlah kepala OPD terkait di Ruang Temu Rumah Dinas Wakil Gubernur, Senin (6/7/2026).
Dalam forum itu, pemerintah daerah di Dharmasraya, Sijunjung, dan Sawahlunto sama-sama menyatakan dukungan untuk mengawal usulan kawasan SSD menjadi PSN.
Vasko Ruseimy menegaskan, langkah ini menjadi upaya besar untuk mempercepat pembangunan di wilayah selatan dan timur Sumbar. Ia menilai tiga daerah tersebut memiliki potensi yang saling melengkapi jika dikembangkan secara terpadu.
“Kita ingin pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri. Sawahlunto, Sijunjung, dan Dharmasraya memiliki potensi yang saling melengkapi. Kalau kita satukan dalam satu arah pembangunan, kita yakin manfaatnya akan jauh lebih besar bagi masyarakat,” ujar Vasko.
Ia menjelaskan, kawasan Sawahlunto-Sijunjung-Dharmasraya disiapkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan dukungan penguatan industri dan nilai tambah produk daerah, konektivitas antarwilayah, sistem logistik, pemanfaatan energi hijau, serta pengembangan pariwisata.
Menurut Vasko, sasaran utama pengembangan kawasan ini bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menciptakan peluang usaha, menambah lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
“Kalau akses semakin baik, investasi akan lebih mudah masuk. Ketika investasi tumbuh, usaha masyarakat ikut berkembang, lapangan kerja bertambah, dan ekonomi daerah bergerak lebih cepat. Itu yang sedang kita siapkan bersama,” ungkapnya.
Vasko menambahkan, keberhasilan usulan tersebut membutuhkan dukungan penuh dari seluruh pemerintah daerah. Karena itu, ia menekankan pentingnya komitmen bersama sebagai bukti kesiapan daerah dalam mengawal gagasan ini hingga disetujui pemerintah pusat.
“Alhamdulillah, hari ini kita telah menandatangani surat kesepakatan komitmen antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terkait untuk berjalan bersama dalam menyiapkan seluruh persyaratan hingga usulan ini dapat disetujui Pemerintah Pusat,” tegas Vasko.
Dukungan yang disepakati para kepala daerah mencakup penyediaan data, informasi, kajian teknis, dan dokumen pendukung; percepatan penyelesaian tata ruang, perizinan, dan administrasi sesuai kewenangan; dukungan penyediaan lahan; penguatan koordinasi lintas daerah; penyelarasan program pembangunan; hingga dukungan kepada Gubernur Sumbar dalam harmonisasi kebijakan, fasilitasi, advokasi, dan penyampaian usulan ke Pemerintah Pusat.
Mereka juga sepakat untuk melakukan pendampingan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi bersama terhadap proses pengusulan hingga tahap pelaksanaan apabila kawasan tersebut ditetapkan sebagai PSN.
Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, menyatakan dukungannya terhadap langkah strategis Pemprov Sumbar tersebut. Ia menilai sinergi antardaerah menjadi modal penting untuk memastikan pembangunan memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat.
“Kami siap mendukung sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah masing-masing. Harapannya, usulan ini disetujui Pemerintah Pusat sehingga dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan Sawahlunto, Sijunjung, Dharmasraya, maupun Sumatera Barat secara keseluruhan,” ujar Annisa.
Melalui pengusulan kawasan Sawahlunto-Sijunjung-Dharmasraya sebagai PSN, Pemprov Sumbar berharap terbentuk pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memperkuat daya saing daerah, menarik investasi, memperluas kesempatan kerja, dan mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Sumbar.
