Bukittinggi – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menegaskan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027 di daerah itu berjalan transparan, objektif, dan tanpa intervensi. Penegasan itu ia sampaikan saat meninjau langsung proses SPMB di SMA Negeri 1 Bukittinggi, Selasa (30/6/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Mahyeldi memantau verifikasi berkas pendaftaran untuk jalur prestasi, baik akademik maupun nonakademik. Ia memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai persyaratan yang sudah ditetapkan dan diumumkan kepada masyarakat.
Mahyeldi meminta calon peserta didik dan orang tua memastikan semua dokumen persyaratan telah lengkap. Setelah jalur prestasi rampung, proses penerimaan dilanjutkan melalui jalur domisili sesuai ketentuan masing-masing sekolah.
Ia menjelaskan, domisili untuk SMA Negeri 1 Bukittinggi mencakup Kelurahan Pakan Kurai, Campago Ipuh, Aua Tajungkang Tangah Sawah (ATTS), dan Tarok Dipo. Sementara itu, pembagian wilayah sekolah lainnya mengikuti aturan domisili yang telah ditetapkan.
Gubernur menegaskan seluruh proses seleksi menggunakan sistem terkomputerisasi sehingga hasil pemeringkatan berjalan objektif dan tidak bisa dipengaruhi pihak mana pun. Pemerintah Provinsi Sumbar, kata dia, berkomitmen menjaga integritas SPMB agar semua peserta mendapat kesempatan yang sama.
Untuk menunjukkan penerapan aturan yang berlaku adil, Mahyeldi mengungkapkan anak kandungnya sendiri tidak diterima di sekolah negeri yang dituju karena tidak memenuhi standar seleksi. Hal yang sama juga dialami anak Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar yang akhirnya memilih melanjutkan pendidikan di pondok pesantren.
“Aturan berlaku sama bagi semua. Tidak ada perlakuan khusus. Kami ingin memastikan proses penerimaan berjalan jujur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Mahyeldi.
Ia juga mengingatkan orang tua agar tidak memaksakan anak bersekolah di satu sekolah tertentu. Menurutnya, pilihan sekolah sebaiknya disesuaikan dengan minat, bakat, dan kompetensi anak, termasuk mempertimbangkan SMK yang memiliki kualitas serta prospek kerja yang baik.
Mahyeldi turut mendorong peningkatan kualitas sekolah swasta dan pondok pesantren agar semakin menjadi pilihan masyarakat. Ia mengatakan, bila kebutuhan sekolah negeri terus meningkat, terutama di daerah dengan pertumbuhan penduduk tinggi seperti Bukittinggi, pemerintah membuka peluang pembangunan unit sekolah baru jika ada dukungan lahan dari masyarakat.
Selain itu, Pemprov Sumbar juga menyatakan komitmen memperluas akses pendidikan melalui Program Sekolah Rakyat yang ditargetkan hadir minimal satu unit di setiap kabupaten dan kota bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Di sisi lain, pemerintah provinsi telah mengembangkan Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang dipusatkan di SMA Negeri 8 Padang untuk menjangkau peserta didik di berbagai daerah. Program itu diharapkan membuat lebih banyak anak memperoleh layanan pendidikan tanpa terkendala jarak.
“Yang terpenting bukan hanya diterima di sekolah tertentu, tetapi setiap anak Sumatera Barat memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pemerintah akan terus menghadirkan layanan pendidikan yang semakin luas, adil, dan merata,” ujar Mahyeldi.
