Padang – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Sumbar dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Senin (6/7/2026). Dokumen itu menjadi arah kebijakan fiskal daerah yang menitikberatkan pada percepatan transformasi ekonomi, penguatan inklusi sosial, dan ketahanan pangan.
Mahyeldi mengatakan, penyusunan KUA-PPAS 2027 dilakukan dengan membaca kondisi ekonomi daerah yang masih menghadapi tekanan. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Sumbar tercatat 3,37 persen, turun dari 4,36 persen pada tahun sebelumnya.
“Perlambatan ini dipengaruhi oleh tekanan ekonomi makro secara global dan nasional, serta terjadinya serangkaian bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang secara langsung mengganggu aktivitas produksi, distribusi, serta mobilitas masyarakat, khususnya pada sektor pertanian, perdagangan, dan transportasi,” ujar Mahyeldi.
Meski begitu, ia menegaskan sejumlah indikator pembangunan sosial justru menunjukkan perbaikan. Angka kemiskinan turun dari 5,97 persen menjadi 5,31 persen, atau berkurang lebih dari 33 ribu jiwa. Indeks Gini Rasio membaik menjadi 0,280, tingkat pengangguran terbuka turun ke 5,52 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 77,27, tetap di atas rata-rata nasional.
“Program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kita jalankan bersama telah tepat sasaran dan efektif dalam menjaga daya tahan rumah tangga,” katanya.
Untuk 2027, Pemprov Sumbar mengusung tema pembangunan “Akselerasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial, dan Ketahanan Pangan.” Tema ini akan dijalankan melalui percepatan transformasi ekonomi berbasis nagari dan UMKM, perluasan akses layanan dasar, serta penguatan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagai penopang utama ekonomi daerah.
Ia juga menekankan bahwa seluruh kebijakan anggaran disusun dengan prinsip money follows program, sehingga belanja daerah benar-benar diarahkan pada program yang memberi dampak langsung bagi masyarakat, sekaligus memperkuat mitigasi dan pemulihan pascabencana.
“Alokasi anggaran dan perancangan kebijakan tahun 2027 disusun berdasarkan prinsip money follows program, dengan memberikan prioritas penuh pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung mitigasi risiko dan pemulihan pascabencana secara tangguh,” tegasnya.
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, Pemprov Sumbar menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi perpajakan, penguatan kinerja BUMD, dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Adapun belanja daerah diarahkan untuk pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur tangguh bencana, pengembangan pariwisata, dan percepatan ekonomi kreatif berbasis UMKM.
Pemerintah daerah juga akan mendorong hilirisasi sektor unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan konektivitas wilayah, percepatan investasi, pengendalian inflasi, serta pengembangan ekonomi hijau agar pertumbuhan ekonomi daerah tetap berkelanjutan.
Dari sisi fiskal, rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 memproyeksikan pendapatan daerah Rp5,77 triliun dan belanja daerah Rp5,71 triliun. Setelah memperhitungkan komponen pembiayaan daerah, APBD 2027 diperkirakan mengalami defisit sekitar Rp66 miliar.
Menutup penyampaiannya, Mahyeldi berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung penguatan pembangunan Sumbar.
“Kami berharap pembahasan ini dapat menghasilkan kesepakatan yang lebih akomodatif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Sumatera Barat,” tutup Mahyeldi.
