Jakarta – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencatat prestasi gemilang dalam Anugerah Adinata Syariah 2026 dengan membawa pulang sejumlah penghargaan sekaligus. Ajang yang digelar di Auditorium Bank Mega, Jakarta, Senin (6/7/2026), itu menempatkan Sumatera Barat di posisi kedua nasional untuk kategori Rencana Aksi Daerah.
Tak hanya itu, Sumatera Barat juga meraih peringkat keempat pada kategori Inklusi Keuangan Syariah dan peringkat kelima pada kategori Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah. Capaian tersebut memperkuat posisi provinsi itu sebagai salah satu daerah yang konsisten mengembangkan ekonomi syariah.
Di ajang yang sama, Pemprov Sumatera Barat juga memperoleh dukungan penuh dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) atas rencana penerbitan Sukuk Daerah. Skema ini disiapkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah berbasis prinsip syariah.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan penghargaan tersebut menjadi bukti nyata konsistensi daerah dalam membangun ekosistem ekonomi syariah. Ia menilai capaian itu sekaligus menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pengembangan ekonomi syariah di Sumatera Barat.
“Nilai-nilai ekonomi syariah sangat selaras dengan falsafah hidup masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi keadilan dan kemaslahatan,” kata Mahyeldi.
Ia menegaskan penghargaan bukanlah tujuan akhir, melainkan pemacu untuk memperluas penerapan ekonomi syariah di berbagai sektor. Menurutnya, Pemprov Sumatera Barat akan terus memperkuat kolaborasi dengan para pemangku kepentingan agar ekonomi syariah benar-benar memberi dampak pada kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Direktur Eksekutif KNEKS Sholahudin Al Aiyub menilai penghargaan tersebut menjadi alat untuk mendorong inovasi dan kepemimpinan daerah. Ia berharap Anugerah Adinata Syariah dapat melahirkan model pembangunan ekonomi syariah di berbagai daerah di Indonesia.
KNEKS juga memandang penghargaan ini sebagai ukuran atas dampak nyata penguatan ekonomi halal, literasi keuangan, dan inovasi kebijakan bagi masyarakat. Keberhasilan Sumatera Barat pun semakin menegaskan posisinya sebagai provinsi yang menjalankan kebijakan ekonomi syariah secara inklusif dan berkelanjutan.
