Dharmasraya – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Dharmasraya periode 2026-2029 resmi dilantik di Auditorium Dharmasraya, Selasa (4/8/2026). Roni Aprianto dipercaya memimpin organisasi itu dengan mandat memperkuat marwah jurnalisme di daerah.
Pelantikan yang dipimpin Ketua PWI Sumatera Barat Widya Navies itu berlangsung khidmat. Sejumlah pejabat hadir, di antaranya Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, jajaran Forkopimda, serta perwakilan organisasi pers setempat.
Dalam sambutannya, Annisa menantang insan pers untuk tetap menjadi pembeda di tengah derasnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Ia menegaskan, kecepatan mesin tidak akan mampu menggantikan integritas dan etika wartawan profesional.
“Yang membedakan wartawan dengan yang lain bukan sekadar kemampuan menulis, melainkan kompetensi, integritas, dan kepatuhan terhadap kode etik. Itulah yang membuat profesi ini tetap dipercaya masyarakat,” ujar Annisa.
Ia juga menyampaikan pemerintah daerah berkomitmen mendukung program peningkatan kompetensi wartawan. Annisa berharap PWI berada di garda terdepan dalam menangkal hoaks sekaligus mencerdaskan masyarakat lewat pemberitaan yang edukatif.
Menanggapi hal itu, Roni Aprianto menegaskan ada tiga fokus utama yang akan dijalankan selama masa kepengurusannya. Tiga pilar itu meliputi peningkatan kualitas kompetensi anggota, penguatan integritas organisasi, dan kolaborasi strategis dengan berbagai pihak.
“Kami berkomitmen merangkul seluruh wartawan, baik senior maupun junior, untuk menjaga kehormatan profesi. PWI harus menjadi organisasi yang profesional dan bermartabat, namun tetap memegang teguh fungsi kontrol sosial,” tegas Roni.
Dalam struktur kepengurusan baru itu, Roni didampingi Ridwan Syarif sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi, Yahya sebagai Sekretaris, dan Maya Dwi Efendi sebagai Bendahara. Mereka juga diperkuat jajaran ketua seksi di bidang hukum, pendidikan, hingga wartawan olahraga (SIWO).
Dengan formasi tersebut, PWI Dharmasraya menegaskan posisinya sebagai mitra strategis pembangunan. Organisasi itu juga berkomitmen tetap kritis dan independen dalam mengawal kepentingan publik di wilayah tersebut.
