Padang – DPRD Kota Padang menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir yang dinilai belum maksimal pada semester pertama 2025.
DPRD menemukan sejumlah persoalan serius, termasuk dugaan kebocoran retribusi dan aksi premanisme di beberapa titik parkir.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyatakan keprihatinannya dan menegaskan akan membahas masalah ini dengan OPD terkait dan aparat penegak hukum.
“Potensi PAD dari sektor parkir ini sangat luar biasa. Namun faktanya, masih ada kebocoran, bahkan penguasaan lahan parkir oleh oknum tertentu. Ini harus segera ditertibkan,” tegas Muharlion, Senin (21/7/2025).
DPRD mendorong evaluasi total pengelolaan parkir, termasuk kemungkinan menggandeng pihak ketiga yang lebih profesional dan transparan.
Digitalisasi parkir juga diusulkan untuk pengelolaan yang lebih modern dan akuntabel.
Ketua Fraksi PKS DPRD Padang, Rafdi, mendukung upaya peningkatan PAD dari sektor parkir, namun mengingatkan agar kebijakan yang diambil tetap bijak dan sesuai regulasi.
DPRD meminta Satpol PP dan kepolisian menindak tegas praktik pungutan liar dan penertiban parkir ilegal.
Pemko Padang bersama DPRD menargetkan PAD mencapai Rp1 triliun pada 2026, dan optimistis target ini bisa tercapai dengan pembenahan di sektor parkir dan sumber PAD lainnya.
