Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) berkomitmen mempercepat transisi energi nasional. Komitmen ini ditandai dengan Focus Group Discussion (FGD) pengembangan energi terbarukan.
FGD berlangsung di Hotel Santika Padang, Kamis (20/11/2025).
Gubernur Mahyeldi mengapresiasi dipilihnya Sumbar sebagai lokasi forum strategis ini. Menurutnya, forum ini penting untuk merumuskan langkah konkret implementasi kebijakan.
“FGD ini menjadi ruang penting untuk menyatukan langkah dan merumuskan tindak lanjut yang konkret demi memperkuat implementasi kebijakan transisi energi di daerah,” kata Mahyeldi.
Agenda energi terbarukan selaras dengan RPJMD Sumbar 2025-2029, khususnya misi Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan. Sumbar menargetkan porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) mencapai 58,29 persen pada 2030.
“Dalam lima tahun ke depan kita membutuhkan tambahan sekitar 27,7 persen dari capaian saat ini yang sudah mencapai 30,59 persen,” ungkapnya.
Potensi EBT di Sumbar sangat besar, meliputi energi air, panas bumi, bioenergi, energi angin, dan energi surya. Namun, pemanfaatannya belum optimal.
Mahyeldi mengakui kendala investasi di Sumbar, seperti perizinan, koordinasi lintas sektor, serta tantangan sosial dan lingkungan.
Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Prof. Eniya Listiani Dewi, menegaskan energi terbarukan adalah solusi strategis masa depan. Ia menilai Sumbar penting karena pasokan listriknya sebagian besar dari EBT, seperti PLTA Maninjau.
Pemerintah pusat menargetkan porsi energi terbarukan mencapai 35 persen dalam bauran energi nasional pada 2034, terutama dari PLTS, hidro, dan panas bumi.
“Sumatera Barat punya potensi besar menjadi lumbung energi baru terbarukan,” tegasnya. Sinergi pusat dan daerah penting untuk mewujudkan swasembada energi sesuai arahan Presiden RI, paling lambat 2030 seluruh rakyat Indonesia harus menikmati listrik.
