Padang – Ketua Komisi VI DPRD Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra, meminta pemerintah daerah lebih agresif mencari sumber pembiayaan untuk mempercepat perbaikan infrastruktur, terutama jalan rusak di sejumlah wilayah.
Doni menilai, selama ini penanganan infrastruktur masih terlalu bergantung pada skema R3P yang memang dirancang untuk pemulihan pascabencana. Padahal, menurut dia, kerusakan jalan di Sumbar sudah muncul sebelum bencana terjadi.
“R3P ini memang diperuntukkan bagi daerah terdampak bencana, sebagai upaya pemulihan dan pembangunan kembali secara terstruktur,” kata Doni di Padang, Minggu (3/5/2026).
Ia mengingatkan, persoalan infrastruktur di Sumatera Barat bukan sepenuhnya akibat bencana. Berdasarkan data yang ada, kondisi jalan di provinsi itu tercatat 59,6 persen baik, 10,9 persen sedang, 7,5 persen rusak ringan, dan 22 persen rusak berat.
“Artinya, sebelum bencana pun kita sudah menghadapi persoalan infrastruktur. Jadi ini bukan semata dampak bencana, tapi memang ada pekerjaan rumah yang belum tuntas,” ujarnya.
Doni, yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumbar, mengatakan masih banyak ruas jalan rusak di luar wilayah terdampak bencana yang belum tertangani secara maksimal. Menurut dia, kondisi itu menjadi tantangan karena tidak seluruh kebutuhan bisa masuk dalam skema R3P.
“Di luar bencana, banyak jalan dalam kondisi rusak. Ini yang jadi tantangan, karena tidak semuanya bisa tercover dalam skema R3P,” katanya.
Ia menilai lambatnya perbaikan juga dipicu keterbatasan fiskal daerah. Pekerjaan infrastruktur, kata Doni, membutuhkan anggaran besar sementara kemampuan keuangan daerah terbatas.
“Perbaikan jalan membutuhkan biaya besar. Sementara anggaran daerah terbatas, sehingga harus ada prioritas,” jelasnya.
Untuk mempercepat perbaikan, Doni mendorong pemerintah daerah memaksimalkan program Inpres Jalan Daerah yang digulirkan pemerintah pusat. Ia menilai program itu dapat menjadi peluang penting untuk mempercepat pembangunan jalan di daerah.
“Kami mendorong agar pemerintah daerah bisa lebih aktif memanfaatkan dan mengoptimalkan program Inpres Jalan Daerah,” tegasnya.
“Program ini sangat penting karena dapat membantu daerah dalam percepatan perbaikan infrastruktur, terutama dengan dukungan dari pusat,” tambahnya.
Doni berharap pemerintah daerah lebih siap dalam perencanaan dan pengusulan program agar kesempatan memperoleh pendanaan dari pusat tidak terlewat. Menurut dia, kesiapan daerah menjadi kunci agar kebutuhan perbaikan dapat segera terealisasi.
“Kuncinya ada pada kesiapan daerah, baik dari sisi perencanaan maupun pengajuan. Kalau itu optimal, perbaikan bisa lebih cepat,” ujarnya.
Ia optimistis, jika pemerintah pusat dan daerah memperkuat sinergi, perbaikan infrastruktur di Sumatera Barat bisa berjalan lebih merata dan berkelanjutan.
