Padang – Pemerintah Kota Padang dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Padang memanfaatkan peringatan May Day 2026 untuk membahas langsung berbagai persoalan ketenagakerjaan, mulai dari upah, sistem kerja, hingga perlindungan pekerja.
Pertemuan itu berlangsung di kediaman resmi Wali Kota Padang, Jumat (1/5/2026), dan menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah daerah dan kalangan buruh.
Wali Kota Padang Fadly Amran menerima langsung perwakilan serikat pekerja tersebut. Hadir pula Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Ferri Erviyan Rinaldi, sejumlah kepala OPD terkait, serta Ketua LKAAM Sumatera Barat Fauzi Bahar.
Fadly mengatakan pemerintah kota membuka ruang komunikasi seluas-luasnya dengan elemen buruh. Menurut dia, momentum Hari Buruh Internasional menjadi saat yang tepat untuk menyamakan langkah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja di Kota Padang.
“Pertemuan ini diharapkan dapat mewakili aspirasi pekerja secara keseluruhan. Pemerintah hadir untuk memastikan adanya keadilan antara pemberi kerja dan pekerja, serta menjamin hak-hak buruh terpenuhi sesuai regulasi,” ujar Fadly.
Ia menambahkan, Pemko Padang terus mendorong kesejahteraan masyarakat lewat program unggulan dan konsep Smart City. Menurut dia, pembangunan tidak hanya menyentuh teknologi, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan perlindungan pekerja.
“Berbagai program unggulan telah kami hadirkan, seperti layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan Gratis, dukungan pendidikan, serta perlindungan pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Kami berharap prinsip keadilan dalam hubungan industrial terus terjaga melalui lembaga kerja sama tripartit sebagai jembatan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah,” kata Fadly.
Dari pihak pekerja, Ketua Konsulat FSPMI Kota Padang Doni Rinaldi menyampaikan sejumlah tuntutan dan masukan. Di antaranya percepatan pembentukan Dewan Pengupahan Kota Padang, evaluasi sistem outsourcing dan kontrak kerja, pengawasan penerapan upah minimum, serta perlindungan bagi pekerja informal seperti pengemudi ojek online.
“Kami mengapresiasi ruang dialog yang difasilitasi oleh Bapak Wali Kota. Kita memilih jalur komunikasi dalam momentum May Day secara kekeluargaan untuk menjaga kondusivitas, sekaligus mendorong solusi konkret atas berbagai persoalan ketenagakerjaan,” kata Doni.
