Padang – Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, mendorong pemerintah daerah menjadikan otonomi daerah sebagai sarana memperkuat layanan publik, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi berbasis UMKM.
Ia menegaskan, kewenangan yang dimiliki daerah harus menghasilkan manfaat yang langsung dirasakan masyarakat, bukan sekadar menjadi pelimpahan urusan dari pemerintah pusat.
Pernyataan itu disampaikan Muhidi usai mengikuti upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Lapangan Kantor Gubernur Sumbar, Senin (27/4/2026).
“Peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi pengingat bahwa kewenangan yang diberikan kepada daerah harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan rakyat,” kata Muhidi.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu lebih aktif mendorong tumbuhnya kewirausahaan agar lapangan kerja baru terbuka lebih luas. Selain itu, daerah juga diminta memperbesar ruang investasi untuk memperkuat UMKM sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan di Sumatera Barat.
Di bidang kesehatan, Muhidi menilai pelayanan harus menjadi prioritas utama. Ia mengatakan, layanan yang merata, berkualitas, dan terjangkau hanya bisa terwujud jika pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga medis, dan masyarakat bergerak bersama.
Sementara di sektor pendidikan, Muhidi menekankan pentingnya pemerataan akses melalui pembangunan infrastruktur, pemberian beasiswa, dan percepatan digitalisasi pendidikan. Ia juga meminta peningkatan kualitas guru, kurikulum, dan fasilitas belajar terus dilakukan.
“Setiap kebijakan dan anggaran daerah harus benar-benar memberi dampak langsung bagi masyarakat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, dan penanggulangan bencana,” ujarnya.
Muhidi juga menyoroti perlunya reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil. Ia menegaskan, birokrasi tidak boleh hanya fokus pada penyerapan anggaran, tetapi harus melahirkan program yang nyata dan dirasakan masyarakat.
Ia menambahkan, DPRD Sumbar siap mengawal setiap kebijakan daerah agar sejalan dengan program nasional, tepat sasaran, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
Dalam upacara tersebut, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri. Dalam sambutan itu ditegaskan bahwa otonomi daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat kesejahteraan masyarakat.
Peringatan tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”. Tema itu menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk semakin responsif, mandiri, dan mampu memberi dampak nyata bagi masyarakat, dengan tetap menjaga sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Amanat tersebut juga menekankan sejumlah fokus utama, mulai dari penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil, hingga peningkatan kemandirian fiskal daerah.
Selain itu, kolaborasi antardaerah, penguatan layanan dasar, dan menjaga stabilitas wilayah turut menjadi perhatian.
Usai upacara, Mahyeldi menegaskan bahwa ukuran utama otonomi daerah adalah manfaat nyata yang benar-benar dirasakan masyarakat.
